Polres Sampang Gelar Apel Pasukan Ops Mantap Brata: Ancaman Teror Menjadi Atensi

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Kapolres Sampang AKBP Siswantoro pimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di lapangan apel Wira Manunggal Wicaksana Mapolres setempat, Selasa (17/10/2023).

Apel yang digelar serentak seluruh Indonesia tersebut, dihadiri Bupati Sampang diwakilkan Asisten I Pemkab Sampang Sudarmanto, Forkopimda, personil gabungan Polres Sampang, hingga personil Batalyon D Satbrimob Polda Jatim.

Termasuk, Komisioner Div Sosdiklikfarmas SDM KPU Kabupaten Sampang Taufiq Risqon dan Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang Muhali.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dalam amanatnya yang di bacakan Kapolres Sampang AKBP Siswantoro, mengatakan bahwa Operasi Mantap Brata akan berlangsung selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024 yang diikuti 261.695 personil di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan Pemilu.

Sebagai dukungan terhadap Operasi Mantab Brata 2023-2024, Polri juga menggelar Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 untuk membangun narasi besar 'Persatuan dan Kesatuan, serta Kemajuan Bangsa Diatas Kepentingan Kelompok'.

Tujuannya mengantisipasi polarisasi akibat berita hoax, isu SARA, propaganda Firehouse Of Falsehood dan Black Campaign yang dilengkapi dengan Satgas Anti Money Politics serta Satgas Pemilu Damai.

"Dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu, terorisme juga menjadi perhatian seirus karena penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 terdapat 6 aksi serangan teror dan ini tidak boleh terjadi di Pemilu tahun 2024.

Dengan begitu, Kapolri memerintahkan jajarannya untuk mengoptimalkan preventive strike agar pelaku teror berhasil ditangkap sebelum melaksanakan aksinya.

"Terkait tindak pidana Pemilu, untuk saling koordinasi dan kolaborasi antar pilar sentra Gakumdu agar penanganan pelanggaran serta penyelesaian tindak pidana Pemilu dapat dilakukan secara profesional serta transparan sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat," pungkasnya.

Ikuti berita seputar Madura