Seusai Ribut-ribut soal Pajak, Pj Bupati Bangkalan Sebut Warung Bebek Sinjay Bikin Malaikat Iri

Laporan wartawan TribunMadura.com, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Gebrakan Arief M Edie selaku Pj Bupati Bangkalan dalam upaya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) menjadi perhatian masyarakat.

Belum genap tiga pekan bertugas, peringatan tegas digaungkan Arief melalui pemasangan banner bertuliskan, ‘Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak Daerah 10 Persen’ di rumah makan dan restoran pada Rabu (18/10/2023) siang.

Dari 50 lembar banner, empat diantaranya dipasang di RM Bebek Rizky, Warung Bebek Sinjay, Amboina, dan RM Long Gledek dengan pantauan langsung Arief bersama Ketua DPRD Bangkalan, Efendi, Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Isman Jaya, Letkol Laut (P) Imam Ibnu Hajar, Wakil Ketua DPRD, Fatkhurrahman serta Ketua Komisi B DPRD Bangkalan, Rokib.

Pemasangan banner itu ternyata menuai beban moral bagi para pelaku usaha kuliner. Utusan dari RM Amboina bersama owner dari Bebek Rizky, Bebek Suramadu, RM Nya’ Letek’, dan Warung Sinjay mendatangi Pendapa Agung, Kamis (19/10/2023) malam.

Di hadapan Arief, Bebek Sinjay menceritakan bagaimana perjuangan membangun usaha kulinernya, seputaran penghasilannya, membuka lapangan pekerjaan, membiayai tenaga kerja, merekrut janda-janda serta masyarakat untuk meningkatkan derajat ekonomi warga Bangkalan.

“Saya bilang, saya bangga dan berterima kasih sekali bapak bisa menjadi salah satu orang yang dicintai Allah SWT karena bisa memberikan penghasilan kepada orang lain. Bahkan malaikat pun iri sama bapak, karena bapak sudah berpahala sangat besar,” ungkap Arief kepada Tribun Madura.

Baca juga: Gara-gara Pajak Tak Beres, Warung Bebek Sinjay Bangkalan Dipasang Banner Pemkab, Nilainya Miliaran

Tidak terbantahkan bahwa Warung Bebek Sinjay selama ini menjadi ikon kuliner khas menu bebek di Kabupaten Bangkalan. Sedikitnya ada empat cabang di Bangkalan telah didirikan untuk mempertahankan brand di tengah semakin menjamurnya rumah-rumah makan dan restoran dalam beberapa tahun terakhir.

“Tetapi saya mohon bapak tetap berkomitmen karena uang yang bapak pungut dari masyarakat itu sebagian adalah hak kami selaku pemerintah daerah. Karena pajaknya di situ, saya sampaikan begitu,” terang Arief.

Seperti diketahui, permasalahan pajak restoran awalnya terkuak dalam rapat hearing antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Bangkalan. Diketahui, pajak yang harus dibayarkan Bebek Sinjay dalam satu tahun sebesar Rp 5,9 miliar. Namun yang dibayarkan hanya sekitar Rp 700 juta.

Hal itu kemudian dipaparkan Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani, H Musawwir dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bangkalan terhadap Pengantar Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada 5 Oktober 2023.

Musawwir membeberkan, besaran nilai Pajak Restoran sebesar Rp 5,9 miliar itu diperoleh dari 1.800 ekor bebek per hari dikalikan 4 potong daging bebek, sama dengan 7.200 porsi nasi bebek.

Setiap porsi menu nasi bebek plus minuman seharga Rp 23.000, sehingga Pajak Restoran sebesar 10 persen diketahui senilai Rp 2.300.

Nah, Rp 2.300 itu kemudian dikalikan 7.200 porsi, maka diketahui total Pajak Restoran dari para konsumen selaku wajib pajak terkumpul sejumlah Rp 16.560.000 atau Rp 16,5 juta per hari yang dititipkan ke pengusaha restoran.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).