Kriminalitas dan Peredaran Narkoba di Madura Bisa Turun, Haji Rawi: Kuncinya Mahfud MD-Said Abdullah

Laporan wartawan TribunMadura.com, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Madura, H Muhammad Rawi atau Haji Rawi menyebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD serta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah sebagai dua sosok kunci dalam upaya menggerus tingginya kriminalitas dan peredaran narkoba di Pulau Madura.

Bagi Haji Rawi, persoalan tingginya angka kriminalitas hingga peredaran narkoba di Madura salah satunya tidak lepas dari faktor minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Padahal, Pemerintah Pusat telah melecut melalui Jembatan Suramadu hingga diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 sebagai trigger percepatan pembangunan ekonomi di empat kabupaten di Pulau Madura.

“Sebenarnya ada dua tokoh nasional dari Madura yang bisa, karena (Ketua) Banggar (DPR RI) nya Said Abdullah orang Madura. Ikon Madura ada Mahfud MD, dua orang itu bersatu menghadap presiden, selesai sudah urusan Madura,” ungkap Haji Rawi kepada Tribun Madura kala ditemui di Sekretariat DPC IKAMA Istimewa Madura, Jalan Raya Desa Jukong, Kecamatan Labang, Bangkalan, Selasa (7/11/2023).

Sekedar diketahui, Haji Rawi merupakan pengusaha sukses di Jakarta asal Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah. Namanya sudah tidak asing lagi bagi kalangan para pejabat Istana Negara, termasuk Presiden RI Joko Widodo.

Di tahun 2018, Haji Rawi lah yang menodong Presiden Jokowi agar Jembatan Suramadu digratiskan sebagai upaya menekan cost distribusi logistik untuk menarik animo para investor. Sehingga mampu menjadi pengungkit percepatan pembangunan ekonomi di Madura yang digadang sebagai kawasan industri.

“Saya pernah kumpulkan pemuda-pemuda yang suka merampok, saya kumpulin di sini (Sekretariat DPC IKAMA Istimewa Madura). Saya tanya kenapa? Orang tua kalian memondokkan bertahun-tahun, setelah keluar terus menikah. Kok malah merampok sepeda motor, saya malu. Ini beban moral setelah Jembatan Suramadu bebas (gratis),” kenang Haji Rawi.

Baca juga: Sosok Haji Rawi, Tokoh Madura di Balik Digratiskannya Jembatan Suramadu: Saya Punya Beban Moral

Seperti diketahui, Perpres 80/2019 ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 20 November 2019 awalnya menjelma sebagai oase sekaligus menjadi asa untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi di Pulau Madura. Kabupaten Bangkalan diplot sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13 dalam konsep Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan).

Beberapa poin-poin yang diamanahkan dalam Perpres 80/2019 itu meliputi pembangunan jalan lintas selatan Kabupaten Bangkalan-Sampang telah ditentukan senilai Rp 300 miliar dalam APBN 2021. Pembangunan Autonomous Rail Rapid Transit (ART) rute Pelabuhan Kamal-Kota Bangkalan-Pasar Turi Surabaya dengan proyeksi anggaran senilai Rp 3,5 triliun yang bersumber dari BUMN.

Dilanjutkan reaktivasi jalur kereta api yang menghubungkan empat kabupaten di Madura rute Kamal (Bangkalan)-Sumenep, proyeksi anggaran senilai Rp 3,3 triliun dengan konsep pendanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di akses Jembatan Suramadu sisi Madura. Program usulan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa itu diproyeksikan menelan biaya sebesar Rp 3 triliun dengan konsep pendanaan KPBU.

Konsep KPBU juga telah ditentukan untuk pendanaan megaproyek pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan dengan proyeksi anggaran senilai Rp 20,8 triliun, pembangunan jalan tol dari pintu akses Jembatan Suramadu-Pelabuhan Tanjung Bulupandan senilai Rp 2,6 triliun, dan pembangunan industri terpadu dengan Pelabuhan Tanjung Bulupandan senilai Rp 1,5 triliun dengan pendanaan pihak swasta.

Tidak hanya itu, mega proyek Madura Industrial Seaport City (MIS-C) akan mendukung industri kemaritiman di kawasan pesisir Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dengan proyeksi anggaran mencapai Rp 3 triliun melalui pendanaan pihak swasta.

Haji Rawi ketika disinggung kenapa implementasi penerapan Perpres 80/2019 berjalan lambat?. Ia menegaskan salah satu faktor penyebabnya yakni empat kabupaten di Pulau Madura tidak kompak.

“Bersatulah menghadap gubernur, ajak investor. Gubernur melanjutkan dengan membuat peraturan dan semuanya bersepakat di kementerian, kita kejar infrastrukturnya. Tidak ada alasan lagi karena payung hukumnya (Perpres 80) sudah ada,” tegas Haji Rawi.