Sengketa TKD di Tambak Garam Pamekasan Madura Memanas, Kades: Ada Indikasi Pemalsuan Warkah Tanah

Menurut Tajul, dalam proses pembuktian secara data, prosedur penerbitan sertifikat tanah atas nama Nurahman bernomor 399 itu terdapat pemalsuan.

Biasanya kata dia, dalam warkah tanah itu ditandatangani oleh Kepala Desa, namun dilakukan oleh mantan Sekretaris Desa setempat dengan mengatasnamakan kepala desa.

Sedangkan di tahun itu statusnya masih dijabat oleh Plt.

"Selain itu juga tanda tangan saksi dipalsukan, karena para saksi yang juga mantan perangkat desa tidak merasa menandatangani soal penerbitan sertifikat tersebut," kata Tajul.

Tidak hanya itu, kata Tajul, patok pembatas tanah Nurahman yang berada di atas TKD ini menurut keterangan petugas BPN bukan dari mereka, dan BPN mengaku tidak merasa memasang pembatas tanah tersebut.

Sehingga diduga dipasang oleh pihak terlapor atau pemilik yaitu Nurahman.

"Kasus tumpang tindih antara tanah kas desa yang di sertifikat hak milik perorangan ini ada mafia tanah dan kami curiga antara terlapor dan BPN," duganya.

Tajul berharap tergugat mengembalikan tanah tersebut ke desa yang seharusnya menjadi milik negara.

Dihubungi terpisah, Kuasa Hukum Tergugat, Subaidi mengatakan, dugaan pemalsuan yang dituduhkan ke kliennya itu tidaklah benar.

Alasannya karena kliennya hanyalah pembeli.

"Kalau penggugat menduga ada pemalsuan kenapa tidak dilaporkan terkait pemalsuannya, buktikan dulu pemalsuannya dari sisi pidanya," kata Subaidi.

"Letak pemalsuannya dimana? Kan sudah ada akta jual beli," sambungnya.

Subaidi mempersilakan pengguat melaporkan kliennya ke Polisi jika memang terbukti melakukan pemalsuan dokumen tanah yang dibeli secara sah tersebut.

"Klien kita pembeli kok, seharusnya penjual yang dilaporkan terkait pemalsuan itu, kan tidak mungkin pembeli yang memalsukan kalau ada pemalsuan," tutupnya.

Ikuti berita seputar Pamekasan