Pilgub Jatim 2024

Warning Keras Pj Gubernur untuk Semua ASN Jatim, Harus Netral Selama Gelaran Pilkada 2024

Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono kembali mewanti dan memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jatim netral selama gelaran Pilkada

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Januar
TribunMadura.com/ Fatimatuz Zahroh
Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono 

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono kembali mewanti dan memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jatim netral selama gelaran Pilkada 2024 digelar.

"Semua aparatur negara harus menjunjung tinggi netralitas, harus netral,” tegas Pj Gubernur Adhy, Rabu (5/6/2024).

Adhy mengatakan upaya menyukseskan Pilgub Jatim 2024 bisa dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya dengan mengantisipasi segala potensi gangguan Pilgub Jatim, menaati semua aturan, dan juga mempercepat pencairan pendanaan pilkada serentak tahun 2024.


Sementara untuk langkah antisipatif terhadap terjadinya gangguan Pilkada 2024 dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menghindari politisasi birokrasi, posisi ASN harus netral, menghindari politik uang.

Juga menghindari mobilisasi isu SARA dan intimidasi di ruang publik dan media, tidak menggunakan ujaran kebencian, hoaks maupun kampanye hitam.

"Setiap pelanggaran Pilkada harus ditindak tegas, dan ketika terjadi sengketa hasil pilkada serentak semua pihak harus menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikannya," jelasnya.

Di kesempatan ini Adhy mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran pada pelaksanaan Pilgub dan Pilkada serentak tahun 2024 di Jatim sebesar Rp1,08 triliun.

Dana tersebut teralokasikan untuk KPU Jatim sebesar Rp845 miliar, Bawaslu Jatim Rp111,35 miliar, Polda Jatim Rp110 miliar dan Kodam V/Brawijaya Rp20 miliar.

"Dana tersebut sudah dicairkan pada tahun 2023 sebesar Rp600 miliar atau sudah sekitar 40 persen," katanya.

Lebih lanjut, Adhy menambahkan saat ini tengah diproses pencairan dana hibah untuk Pilkada 2024. Oleh sebab itu, ia mendorong kepada Bupati/Walikota untuk segera melakukan percepatan pencairan pendanaan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah masing-masing.

"Mohon juga dibantu dengan memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan penyelenggara dan aparat pengamanan agar Pilkada berjalan lancar dan sukses," pintanya.

Karena menurutnya keberhasilan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 dapat dilihat dari beberapa indikator. Yakni, Pilkada berlangsung aman, lancar sesuai aturan yang berlaku, partisipasi pemilih yang tinggi, tidak terjadi konflik yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan terutama konflik kekerasan.

"Mari kita jaga semuanya, semua kondusif dan akhirnya kita mendapatkan kepala daerah yang betul-betul yang diinginkan masyarakat," harapnya.

 


Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMaura.com

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved