DPRD Sampang Banyak Terima Keluhan Konflik Lahan Sekolah, Sudah Ada Beberapa yang Disegel Warga

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Madura terutama anggota Komisi IV menerima banyak pengaduan dari guru Sekolah Dasar (SD).

Keluhan tersebut soal banyaknya konflik lahan yang ditempati gedung sekolah merupakan milik warga, bahkan hingga terjadi penyesalan oleh warga.

Ketua Komisi IV Aulia Rahman mengatakan bahwa, memang konflik lahan sejak lama menjadi perhatian khusus, mengingat pihaknya juga memiliki tanggung jawab atas penyelesaian konflik tersebut.

"Kami tanggapi aduan ini dengan sungguh-sungguh dan sejauh ini Pemkab Sampang telah melakukan sertifikasi terhadap puluhan lahan pendidikan yang hingga saat ini masih atas nama milik pribadi warga. Ada sebanyak 37 lahan pendidikan yang tahun ini disertifikasi," ujarnya.

Menurutnya, terkadang ada masyarakat yang mengklaim lahan milik orang lain tanpa mengetahui batasan miliknya dan hal itu tentunya mempersulit proses penyelesaian.

Sehingga, pihaknya menekankan pentingnya peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mencegah tumpang tindih kepemilikan lahan.

“Kita perlu perbaiki sistem ini untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan tanah,” tegasnya.

Sementara, beberapa sekolah yang sempat disegel oleh pemilik lahan atau warga diantaranya, SDN Asemjaran 3, SDN Asemjaran 4, dan SDN 4 Banyuates.

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Pemkab Sampang Muhammad Imran, menyampaikan sesuai dengan data Disdik Pemkab Sampang jumlah SD yang berada di atas tanah, atas nama milik pribadi warga ada 209 lembaga dari total 626 sekolah.

“Tapi karena kemampuan anggaran di APBD Pemkab Sampang hanya mampu membiayai 37 sekolah, maka sisanya pada tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com