Polres Pamekasan Deklarasi Pilkada Damai Bersama KPU, Bawaslu dan Lintas Sektor

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Polres Pamekasan bersama Forkopimda Pamekasan, KPU, Bawaslu Pamekasan, aparat terkait, dan perwakilan dari berbagai partai politik, menandatangani Deklarasi Pilkada Serentak 2024.

Deklarasi tersebut digelar dalam acara Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pilkada 2024 di Ball Room Azana Style Hotel Pamekasan.

Deklarasi ini sebagai sarana integrasi kebersamaan di Kabupaten Pamekasan.

Kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral Pilkada 2024 ini menandai dimulainya rangkaian rencana pengamanan Pilkada Serentak 2024.

Wakapolres Pamekasan, Kompol Andy Purnomo mengatakan, deklarasi tersebut sebagai wujud komitmen dalam mendukung Pilkada 2024 yang damai dan harmonis.

Kata dia, Polres Pamekasan siap memberikan pengawalan penuh untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan lancar tanpa hambatan.

Ia menyebut deklarasi ini menjadi simbol kesiapan untuk mendukung dan mengawal jalannya Pilkada 2024 di Kabupaten Pamekasan, agar pelaksanaan pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tanpa permasalahan apapun. 

“Kami berkomitmen menjaga kondusivitas pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Pamekasan," kata Kompol  Andy Purnomo, Selasa (27/8/2024).

Menurut Kompol Andy Purnomo, dengan modal track record yang baik dan keyakinan dalam model pembelajaran Pilkada sebelumnya, Polres Pamekasan siap bersinergi agar Pilkada berjalan dengan sukses.

"Polres Pamekasan siap berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, dan unsur-unsur penyelenggara Pilkada lainnya, termasuk PPS dan PPK, untuk memastikan setiap tahapan Pilkada dilaksanakan dengan baik," tegasnya.

Adapun Isi Deklarasi "Pilkada Damai Tahun 2024 di Kabupaten Pamekasan" berisi 4 poin yang disepakati.

Pertama, mendukung dan membantu jajaran TNI / POLRI dalam menjaga keamanan serta mensukseskan gelaran Pilkada serentak tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Pamekasan yang aman dan damai.

Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta Demokrasi.