Program Makan Bergizi Gratis Sampai Pada Siswa Madrasah/Sekolah Keagamaan dan Pesantren

TRIBUNMADURA.COM - Wakil Ketua MPR-RI dari FPKS sekaligus Anggota DPR-RI Komisi VIII yang membidangi urusan agama, Hidayat Nur Wahid, menyambut positif dimulainya program Makan Bergizi Gratis oleh Pemerintahan Presiden Prabowo pada 6 Januari 2025.

Hidayat, yang akrab disapa HNW, mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahwa siswa di Pesantren dan Madrasah/Sekolah Keagamaan juga terdaftar sebagai penerima manfaat dalam tahap awal program ini.

"Meski program Makan Bergizi Gratis ini dijalankan secara bertahap hingga 2029, dengan target menjangkau 19 juta jiwa pada 2025, saya berharap sejak peluncuran tahap pertama, siswa di Madrasah/sekolah keagamaan dan santri di Pesantren sudah termasuk dalam penerima manfaat program ini," ungkap Hidayat di Jakarta, Minggu (5/1).

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini juga menjelaskan bahwa sebelumnya beberapa Pesantren dan Madrasah telah dikunjungi, baik oleh Menteri Agama maupun Menko Pemberdayaan Masyarakat, sebagai bagian dari uji coba.

Namun menjelang dimulainya program, masih ada ketidakjelasan terkait teknis penyaluran MBG di kedua institusi keagamaan tersebut.

"Misalnya, dalam kunjungan kerja reses DPR-RI ke sebuah Pesantren besar di Jakarta Selatan, kepala/Kyai Pesantren menyatakan bahwa mereka belum mendapat akses ke program ini.

Jika di Jakarta saja sudah begitu, tentu banyak Pesantren di luar Jakarta dan luar Jawa yang mengalami hal serupa," ujarnya.

HNW kembali menekankan bahwa ia sejak awal mendorong pemerintah untuk membangun dapur umum di Madrasah/sekolah keagamaan dan Pesantren, khususnya yang memiliki ribuan siswa, agar sumber daya di dalamnya dapat dimaksimalkan untuk mendukung program makan bergizi gratis.

Sementara itu, Kemenag melalui Dirjen Pendidikan Islam pada 31 Desember 2024 telah mengeluarkan SE Nomor 10 Tahun 2024 tentang panduan MBG di Pondok Pesantren, yang mengaitkan pemberian makan bergizi dengan pembentukan karakter santri.

HNW mengapresiasi SE tersebut, namun menekankan bahwa teknis pelaksanaan program perlu dipastikan dan disosialisasikan ke seluruh Pesantren dan Madrasah/sekolah keagamaan di Indonesia.

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan koordinasi internal agar program ini dapat berjalan sukses dan berkelanjutan.

Program MBG ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional, namun melibatkan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, dengan tiga skema penyaluran: dapur sendiri, pengelolaan oleh institusi pemerintah, atau pengelolaan oleh swasta.

Hidayat juga menyoroti kasus di Kediri, Jawa Timur, di mana beberapa pemilik katering tertipu hingga Rp 72 juta terkait kontrak fiktif untuk pengadaan MBG.

"Pemerintah perlu memastikan program ini berjalan dengan transparansi dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengurus sekolah, pedagang kantin, UMKM, dan masyarakat sekitar, agar dampak ekonominya bisa dirasakan oleh masyarakat dan program ini dapat terlaksana dengan maksimal," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com