Madura Terpopuler: Maraknya Tambang Galian C di Madura hingga Siswa di Sampang Belajar di Parkiran

"Untuk jadwal monitoring dari PUPR Provinsi, kami masih belum tahu."

"Jadi sampai saat ini, kami terus melakukan koordinasi sekolah mana yang nantinya akan didatangi terlebih dahulu," tutupnya.

3. Konflik Reklamasi Pantai Gersik Putih Sumenep Kembali Memanas

Setelah dua tahun berlalu sempat mereda konflik penggarapan lahan tambak garam di sempadan pantai tepatnya di Dusun Tapakerbau Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep ini kembali mencuat ke permukaan publik.

Polemik tersebut kembali memanas setelah pemilik lahan dikabarkan memgirimkan surat pemberitahuan ke Polres Sumenep melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Forpkot pada hari Senin (13/1/2025) lalu.

Surat tersebut dengan nomor 001/LBH.FORpKOT/I/2025 itu juga dikirim tembusan kepada bupati Sumenep, Kodim 0827 Sumenep, Kasat Intel Polres Sumenep dan Kabagops Polres Sumenep.

Selain itu juga tembusan pada Kasatpol PP, DLH, DPMD dan DPMTSP.

Termasuk juga ke Polsek Gapura, camat Gapura dan kepala Desa Gersik Putih.

Herman Wahyudi selaku kuasa hukum pemilik lahan membenarkan jika pihaknya berkirim surat pemberitahuan penggarapan lahan tambak garam ke Polres Sumenep dan berbagai pihak lainnya bahwa penggarapan lahan tambak garam tersebut akan dilakukan pada Selasa (21/1/2025).

Hal itu dilakukan karena sudah merasa memiliki dasar hukum yang kuat, meskipun ada sejumlah pihak yang menentangnya untuk dgarap.

Herman Wahyudi mengaku, lahan yang akan digarap itu sudah ada sertifikatnya, dan itu diklaim sah milik perorangan.

"Jadi pemilik sertifikat berhak menggarapnya. Intinya, itu sudah bersertifikat."

"Kalau ada orang keberatan, silahkan lakukan gugatan sesuai dengan undang-undang yang berlaku," tegas Herman Wahyudi pada Rabu (22/1/2025).

Terpisah, Kuasa Hukum Gerakan Masyarakat Menolak Reklamasi (Gema Aksi) Marlaf Sucipto mengatakan sudah mendengar informasi rencana penggarapan kembali pantai di desa gersik putih tersebut.

Pengacara kondang asal Sumenep ini menegaskan, pihaknya bersama masyarakat tetap bersikukuh akan menyelamatkan pantai tersebut. 

"Pada intinya Gema Aksi tetap pada pendiriannya untuk menyelamatkan pantai di Kampung Tapakerbau itu," tegas Marlaf Sucipto.   

Menurutnya, para pihak yang mengeklaim sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM) itu tidaklah benar adanya.

"Klaim mereka lahan berdasarkan SHM. Itu faktanya pantai, bukan lahan," sebutnya.

Ketua RT Dusun Tapakerbau, Siddiq juga menyampaikan bahwa Kepala Desa (Kades) Gersik Putih, Muhab diduga memberikan ultimatum kepada warga yang menolak penggarapan lahan tersebut.

"Informasi dari warga Gersik Putih menyebutkan bahwa Kades mengimbau agar tidak ada yang mengganggu penggarapan tambak garam."

"Bahkan, ada ancaman siapa pun yang mengganggu akan berurusan dengan hukum," kata Siddiq.

Terkait adanya isu surat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menyatakan bahwa proyek penggarapan tambak akan dimulai pada 21 Januari 2025.

Surat tersebut juga ditembuskan ke 13 pihak terkait.

"Kami bersama warga Tapakerbau tetap pada posisi awal, mempertahankan pantai atau laut yang tersisa," paparnya.

"Laut ini adalah harapan mata pencaharian warga Gersik Putih, khususnya di Kampung Tapakerbau," tutur Siddiq.

Pihaknya menambahkan, dalam sosialisasi reklamasi di balai desa, Kades Gersik Putih menyampaikan jika ada warga yang menolak, pihaknya tidak akan bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi.

"Pernyataan seperti itu tidak patut dilontarkan. Sebagai Kades seharusnya melindungi kepentingan warganya," terangnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kades juga menyebut bahwa reklamasi tersebut telah sesuai dengan instruksi Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.

Namun, warga tetap bersikeras untuk mempertahankan pantai tersebut.

"Untuk menunjukkan keseriusan kami, warga mendatangi balai desa untuk mengikuti proses sosialisasi. Meskipun RT Tapakerbau tidak diundang," kata Siddiq.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com