Banyak Jalan Rusak di Daerah, Legislator Dapil Madura: MBG Oke, Tapi Perhatikan Distribusi Logistik

“Pada RDP kemarin, kami sampaikan jumlah tukang se Indonesia sekitar 2 juta orang yang akan terdampak, pengangguran dengan efisiensi anggaran ini. Makan anak yang ditanggung pemerintah itu kan hanya satu kali dalam sehari, sementara kebutuhan makan anak sehari tiga kali. Seumpama orang tuanya tidak bekerja, siapa yang akan menanggung?,” tegas H Syafiuddin.  

Oleh karena itu, lanjutnya, ia sangat mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang telah melakukan pembukaan blokir anggaran untuk Kementerian PUPR serta tambahan anggaran sekitar Rp 23 triliun.

Ia berharap sampai akhir tahun 2025, semua yang diblokir akan dibuka oleh Kementerian Keuangan.

H Syafiuddin meyakini bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2025 benar-benar diimplementasikan sehingga sehingga jalan-jalan yang rusak di Bangkalan maupun di kabupaten lain di Madura yang menjadi dapilnya, mendapatkan sentuhan dari intervensi APBN.

Sekedar diketahui, Program IJD merupakan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas jalan non nasional atau jalan daerah.

Sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperbaiki jalan daerah yang rusak.

“Seperti yang telah saya sampaikan dalam RDP, kedaruratan ini masak melebihi wabah Covid-19?. Jadi saya berharap kebijakan dari Pak Presiden juga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, juga tidak ada orang sampai tidak bekerja sehingga tidak menambah angka pengangguran,” harapnya.

Di satu sisi, H Syafiuddin juga menyoroti kendaraan-kendaraan truk Over Dimensi Overloading (ODOL) yang turut menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan jalan serta berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Karena itu, ia meminta Kementerian Perhubungan untuk lebih meningkatkan pengawasan.

Dengan harapan, para pengusaha kendaraan-kendaraan truk mematuhi kapasitas muatan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.  

“Kemarin kami juga mengundang Kakorlantas Mabes Polri, leading sektornya Kementerian Perhubungan. Jadi truk-truk odol itu yang menjadi salah satu pintu potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat rem blong, serta menjadi salah satu pemicu kerusakan jalan karena melintasi jalan yang bukan kelasnya,” pungkas H Syafiuddin.

Sebelumnya, Satlantas Polres Bangkalan telah memberikan tindakan tilang terhadap satu unit truk tronton over kapasitas saat melintasi Jalan Pemuda Kaffa, Kota Bangkalan pada 19 April 2025 sekitar pukul 10.00 WIB.

Itu setelah pemilik truk melakukan modifikasi dengan menambah kapasitas muatan pada bak truk.

Saat dihentikan, truk tronton itu bermuatan pasir dari Lumajang tujuan Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.

Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan berkaitan ukuran dan spesifikasi truk tronton, Satlantas Polres Bangkalan.