Banyak Jalan Rusak di Daerah, Legislator Dapil Madura: MBG Oke, Tapi Perhatikan Distribusi Logistik

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ahmad Faisol

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Potret kerusakan jalan di sejumlah daerah mendapat sorotan tajam dari legislator.

Sebagaimana arahan partai beserta pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Anggota Komisi V DPR RI Dapil XI Madura, H Syafiuddin selalu memberikan dukungan terhadap program-program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

Seperti halnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Ketahanan Pangan.

Namun selaku pihak legislatif yang memiliki kontrol terhadap eksekutif, H Syafiuddin juga berkewajiban tetap mengingatkan pemerintah pusat agar memperhatikan pula aspek ketahanan infrastruktur jalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Pasalnya, banyak dijumpai kondisi jalan daerah tingkat kabupaten yang membutuhkan sentuhan atau intervensi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Ketahanan pangan atau MBG kami setuju. Apapun kebijakan dari pemerintah pusat, kebijakan Presiden Prabowo, kami selaku Fraksi PKB selalu diwanti ketum untuk selalu mendukung.Tetapi kami juga memberikan catatan, kita ketahanan pangan oke, tapi kan membutuhkan juga infrastruktur. Artinya jalan-jalan yang rusak itu perlu perawatan dan lain-lain,” tegas H Syafiuddin yang juga menjabat Ketua DPC PKB Bangkalan, Selasa (27/5/2025).

Aspek ketahanan infrastruktur jalan di tengah kebijakan efisienasi anggaran saat ini memang menjadi problem hampir di semua pemerintah daerah.

Tidak Terkecuali Kabupaten Bangkalan yang memiliki total luas 721 Km ruas jalan.

Data yang dihimpun Tribun Madura dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangkalan menyebutkan, kemantapan jalan Kabupaten Bangkalan dari luas total 721 Km hanya 60 persen dalam kondisi baik.

H Syafiuddin menjelaskan, kemantapan jalan juga menjadi aspek penting dalam upaya mendukung kelancaran distribusi pangan maupun logistik lainnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kalau tidak ada perawatan dan pemeliharan, maka distribusi akan terhambat. Kami sepakat dengan MBG, sepakat swasembada pangan. Tapi saya berharap pemerintah lebih merapikan kembali infrastruktur jalan. Sehingga keberlanjutan program MBG dan ketahanan pangan, benar-benar bisa menyentuh ke semua lapisan masyarakat,” jelas H Syafiuddin.

Efisiensi anggaran menjadi agenda pembahasan Komisi V DPR RI dalam kesempatan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh mitra kerja.

Beberapa di antaranya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).