Wali Murid Geruduk Kantor Disidik, Protes Anaknya Tak Bisa Masuk SMA Negeri: Kami Penduduk Asli

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

TRIBUNMADURA.COM, MADIUN - Sejumlah orang tua dan wali murid yang berasal dari Kota Madiun, berbondong bondong mendatangi Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur Wilayah Madiun, Senin (30/6/2025).

Mereka mengeluhkan masalah Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA, yang dialami oleh para putra putrinya.

Massa sempat mengikuti pertemuan tertutup dengan perwakilan Cabdindik selama berjam-jam.

Namun, hingga siang hari, ekspresi cemberut muncul dari para orang tua dan wali murid, saat keluar dari ruangan setelah mengikuti pertemuan tertutup.

Perwakilan Massa Neti Puspitorini mengungkapkan, sejatinya semua tahapan SPMB sudah dimanfaatkan agar anak anaknya diterima di SMA Negeri 4, SMA Negeri 5, dan SMA Negeri 6.

“Pada tahap ketiga sama sekali tidak tahu bahwa ternyata berdasarkan nilai, sedangkan nilai sudah ada di tahap dua, kenapa di tahapan ketiga yaitu Zonasi atau Domisili, tetap nilai yang diutamakan, sedangkan jarak jadi pertimbangan kedua,” ungkap Neti.

Warga Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun itu menilai, penilaian SPMB pada tahapan Zonasi tersebut sudah merugikan calon siswa yang berada di sekitar sekolah.

“Calon siswa yang dekat dengan sekolah, tapi nilainya minimum, jadi tidak dapat sekolah. Nilai rendah karena dipotong nilai indeks sekolah. Anak saya daftar di SMA 4,5,6 terlempar semua,” keluhnya.

Ia berharap, semua anak asli Kota Madiun mendapatkan bangku di SMA Negeri, serta tidak mencari ke sekolah swasta lain.

“Alasannya karena kami penduduk asli. Mohon dipertimbangkan,” pungkasnya.

Di tempat yang sama Ketua Komisi I DPRD Kota Madiun Didik Yulianto, saat mendampingi para orang tua dan wali murid menambahkan, secara perbandingan sangat banyak sekali yang ingin menyekolahkan anak anaknya ke jenjang SMA Negeri.

“Perbandingan 70 persen di SMA, 30 % di SMK. Mayoritas ingin melanjutkan di tingkat selanjutnya yaitu kuliah."

"Maka dari itu apa yang sudah menjadi pembicaraan kami dengan Cabdindik, tentunya akan dikomunikasikan dengan pimpinan tertinggi,” imbuhnya.

Sementara itu Kasi SMA Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jatim Wilayah Madiun Devy Yuniar, menerangkan, kedatangan para orang tua dan wali murid, meminta solusi karena anak anaknya tidak diterima di SMA Negeri Kota Madiun.

“Calon murid ini tidak diterima lewat SPMB jalur 1, 2, dan 3. Memang kuota untuk SMA Negeri Kota Madiun, dibandingkan dengan lulusan SMP, MTS Kota Madiun itu tentu saja tidak akan mencukupi,” terangnya.

“Karena kuota SMA Negeri itu terbatas, bisa dialihkan ke SMK Negeri seperti itu. Kami mengharapkan untuk melirik kembali dan memilah jurusan-jurusan yang ada di SMK,” imbuh Devy.

Menurutnya, kesempatan masuk sekolah negeri masih terbuka karena tanggal 2 sampai dengan 3 Juli, ada jalur terakhir SPMB yaitu jalur domisili tingkat SMK Negeri dengan pagu sekitar 60 persen.

Sehingga harapannya bisa menampung seluruh siswa yang tidak bisa diterima di SMA Negeri. 

“Lalu pengambilan domisili itu prosesnya sejak pengambilan PIN awal, yang jelas harus pakai KK, SKL dan sebagainya sudah dipersyaratkan di web SPMB Jatim karena kuncinya di proses pengambilan PIN,” bebernya.

Untuk nilai nilai akademik sekolah, lanjut Devy, diperoleh dari nilai raport murni siswa, dan indeks kumulatif sekolah. 

“Itu sudah ada rumusan penghitungannya. Kalau misalnya memang dari Bapak Ibu orang tua tidak menghendaki SMK Negeri misalnya."

"Ada SMA swasta, kalau terkait dengan biaya, alhamdulillah kemarin itu ada banyak sekali SMA swasta itu yang memberikan beasiswa, baik itu beasiswa full maupun beasiswa sebagian,” tandas Devy.