Awal Mula Gubernur Khofifah Diperiksa KPK, Terlibat Korupsi Dana Hibah? Eks Ketua DPRD: Masa Gak Tau

TRIBUNMADURA.COM - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi dana hibah.

Sempat mangkir untuk pergi ke China, dia akhirnya memenuhi panggilan itu pada Kamis (10/7/2025).

Sang gubernur telah sampai di Polda Jatim sekira pukul 10.00 WIB tanpa diketahui awak media yang menunggu di depan gedung.

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo.

“Ibu Gubernur sudah di dalam. Yang mendampingi ada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekdaprov Jatim Bu Lilik Pudjiastuti, kemudian juga ada perwakilan MAKI,” ujar Heru.

Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa pemanggilan ini bukan berarti Khofifah terlibat dalam korupsi tersebut.

Dia hanya ditanya sebagai saksi.

“Kalau boleh saya koreksi, Bunda Khofifah hari ini dimintai keterangan oleh KPK ya. Kalau diperiksa kesannya terlibat. Padahal beliau ini hanya dimintai keterangan untuk kasus dana hibah pokmas di APBD 2021-2022,” tegas Heru.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Google News TribunMadura.com

Baca juga: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Kecoh Awak Media saat Diperiksa KPK di Polda Jatim

Pemanggilan ini diketahui berawal dari pernyataan mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi.

Menurutnya, Khofifah mengetahui adanya korupsi tersebut.

"Orang dia (Gubernur Jatim Khofifah) yang mengeluarkan (dana hibah), masa dia enggak tahu," kata Kusnadi sebagai saksi seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/6/2025). 

Kusnadi mengatakan, sebelum dicairkan, dana hibah tersebut dibahas bersama dengan kepala daerah setingkat gubernur.

"Ya dana hibah itu kan proses ya, ini proses ya, bukan materi. Ya itu kan dibicarakan bersama-sama dengan kepala daerah," ujar dia.

Terlepas dari itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan ini merupakan hasil koordinasi yang dilakukan KPK.

Dari koordinasi yang dilakukan. Esensinya tentu proses pemeriksaan tetap dapat dilakukan secara efektif, penyidik memperoleh informasi dan keterangan dari saksi dalam pemeriksaan tersebut," kata Budi pada Rabu, 9 Juli 2025.

Namun, Heru yakin tak ada keterlibatan Khofifah dalam kasus ini.

“Gubernur Jawa Timur tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam permasalahan pengelolaan hibah legislatif DPRD Jatim dan hibah Pemprov Jatim,” ujarnya 

“Dalam Nomenklatur Hibah, tegas kami luruskan bahwa tidak ada yang namanya hibah gubernur, yang ada adalah hibah Pemprov Jatim,”jelasnya.

Heru menyebut mekanisme pengusulan dan penganggaran belanja hibah Pokir diinput dalam SIPD. Di mana, yang menginput adalah aspirator kepada OPD terkait tanpa keterlibatan Gubernur Jatim.

Baca juga: Sampaikan Bela Sungkawa Wafatnya KH Taufik Hasyim, Gubernur Khofifah Jadwalkan Takziyah ke Pamekasan

Bagaimana tahapan dimulai dari pengusulan awal dilakukan serta verifikasi-verifikasi yang harus dilakukan, dengan melibatkan Inspektorat Jatim. 

Tahapan akhirnya adalah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebagai ending input yang pada akhirnya Gubernur Jatim menandatangani uraian belanja hibah yang sudah terverifikasi.

"Dalam pembuatan NPHD, Ibu Gubernur Jatim masih melapisi kekuatan hukum penyertanya dengan adanya form tanda tangan dari penerima hibah yaitu tanda tangan resmi pakta integritas dan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dari penerima hibah,” urainya.

“Dari sini sudah clear, bahwa ketika ada pihak yang nakal, itu dilakukan oleh pokmas sendiri atau aspirator dan tentu Gubernur Jatim tidak ikut campur," tambahnya.

Sempat haji sebelum diperiksa KPK

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah menjalankan ibadah haji atas undangan Khadimul Haramain Asy Syarifain, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud.

Ditemani sang putra bungsu Ali Mannagalli, Khofifah menunaikan ibadah haji bersama 40 jemaah lain dari Indonesia sebagai undangan raja serta dari 140 negara dunia.

Pengalaman haji tahun ini dikatakan Khofifah berbeda dengan tahun sebelumnya.

Terutama ia merasakan adanya perbaikan manajemen haji yang signifikan oleh Pemerintah Saudi  yang membuat jemaah haji menjadi lebih nyaman dan khusyuk ketika menjalankan ibadah di Masjidil Haram.

“Alhamdulillah haji tahun ini rasanya proses ibadah di Masjidil Haram terasa lebih nyaman dan lebih khusyuk."

"Saat ini regulasi jemaah ke Masjidil Haram jauh lebih bagus dan memudahkan sirkulasi jemaah. Para askar yang menjaga berbagai titik dan mengatur jemaah juga rasanya lebih ramah ,” kata Khofifah, Rabu (4/6/2025).

Tidak hanya itu, Khofifah juga mengatakan askes menuju Masjidil Haram dan sekitarnya saat ini relatif lebih mudah dan lebih banyak pintu dibuka untuk jama'ah haji keluar masuk masjidil haram.

Ia membandingkan dengan kondisi di tahun sebelumnya ketika jemaah masuk Masjidil Haram untuk umrah maupun saat thowaf ifadhah dan wada' sering mereka harus memutar jauh bahkan dengan ketidakpastian pintu mana yang dibuka.

Sering terjadi ketika mencapai gate tertentu, ternyata ditutup dan harus mencari pintu lain yang tak sekali dua kali juga menemukan kondisi pintu yang tertutup sehingga harus memutar lumayan jauh.

“Suasana Masjidil Haram cenderung relatif longgar saat ini. Relatif banyak jalan dan pintu yang dibuka. Ini sangat membantu dan membuat ibadah makin khusyuk."

Baca juga: Sosok Hasbullah Ihsan, Kakek 72 Tahun Hampir Sebulan Hilang saat Haji, Keluarga Pasrah: Selamat

"Dorong-dorongan dan desak-desakan saat keluar dan masuk masjidil haram juga sangat berkurang karena kondisi jemaah yang terkelola dengan baik karena manajemen yang terus ditata,” ujarnya.

Pengalaman ini ditegaskan Khofifah ia rasakan bukan karena sebagai jemaah haji undangan raja.

Sebab selama melaksanakan ibadah umroh, semua dilakukan secara mandiri dan leluasa keliling untuk beribadah dan berkeliling Masjidil Haram. 

“Bisa saya bedakan dengan haji tahun lalu dan juga saat umrah Ramadhan. Kondisi ini membuat nyaman dan khusyuk  para jemaah dalam beribadah,” tegasnya. 

Khofifah melihat bahwa semakin baiknya tata kelola di Masjidil Haram turut ditunjang oleh upaya serius Pemerintah Arab Saudi dalam menata pelaksanaan ibadah haji secara lebih tertib dan aman.

Menurutnya, penyesuaian sejumlah kebijakan seperti peningkatan proses skrining, pengaturan akses jemaah, serta penertiban administrasi dan izin ibadah, menjadi bagian dari ikhtiar besar untuk memastikan ibadah berjalan lebih lancar, nyaman, dan penuh kekhusyukan.

Baca juga: Dua Jemaah Haji Pamekasan Meninggal di Mekkah, 1 Jemaah Tak Bisa Pulang Karena Sesak Napas

"Upaya penataan ini saya lihat sebagai bentuk kesungguhan pemerintah Arab Saudi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para dhuyufurrahman dari seluruh dunia,” ujar Khofifah.

“Tantangannya nanti adalah saat puncak haji. Semoga kepadatan saat Wukuf di Arafah Insya Allah besok hari Kamis tanggal 5 Juni /9 Dzulhijjah serta Muzdalifah dan juga Mina (Armuzna), serta saat thawaf ifadhah juga bisa terurai,”  tambah dia. 

Sebab saat puncak haji, kata dia, jutaan jemaah akan sama-sama bergerak ke tujuan yang sama untuk menjalankan puncak ibadah haji di Arafah.

Mulai dari bergerak ke Arafah, Muzdalifah, Mina, jamarat hingga pelaksanaan nafar tsani.

“Tentu ini membutuhkan manajemen yang komplek. Semoga pelaksaan ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar, semua bisa beribadah dengan nyaman dan khusyuk dan menjadi ibadah haji yang mambrur, sebaliknya yang belum haji semoga segera dipanggil sebagai tamu Allah bisa melaksanakan ibadah haji. Amin, ” ujarnya.

----- 

Berita viral dan berita seleb lainnya.