Kecelakaan Tunggal Tak Dijamin BPJS Kesehatan, Ini Penjelasan Lengkapnya
BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan secara intensif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penjaminan kecelakaan dalam Program JKN
Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Taufiq Rochman
Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian
TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan secara intensif memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penjaminan kecelakaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Langkah ini penting agar peserta JKN memahami batasan penjaminan layanan kesehatan, terutama dalam situasi darurat seperti kecelakaan kerja maupun lalu lintas.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, Nuzuludin Hasan menegaskan tidak semua jenis kecelakaan dijamin dalam program JKN.
Penjaminan kecelakaan memiliki skema yang diatur secara tegas melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
“Untuk kecelakaan kerja, yang menjadi penanggung jawab utama adalah BPJS Ketenagakerjaan. Peserta akan mendapat perlindungan penuh dari program Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai haknya,” ungkap Nuzul saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (24/7/2025).
Nuzul menjelaskan, kecelakaan lalu lintas memiliki dua jenis yang berbeda, yakni kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda.
Dalam kasus kecelakaan tunggal akibat kelalaian pribadi, layanan kesehatan tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan.
Namun, jika melibatkan pihak lain atau kecelakaan ganda, maka terdapat mekanisme penjaminan ganda.
“Untuk kecelakaan ganda, penjamin utama adalah Jasa Raharja. Setelah itu, BPJS Kesehatan dapat menjadi penanggung jawab kedua apabila masih dibutuhkan penanganan lanjutan atau Jasa Raharja sudah mencapai limit penjaminannya,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tidak semua kecelakaan dapat ditanggung.
Kecelakaan akibat tindakan kriminal atau kesengajaan dari peserta tidak menjadi tanggungan BPJS Kesehatan.
“Penjaminan hanya berlaku untuk kejadian yang murni kecelakaan, bukan akibat kesengajaan atau tindak kriminal. Ini sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan dalam regulasi,” tegas Nuzul.
Untuk mendukung ketepatan layanan, BPJS Kesehatan telah membangun integrasi sistem dengan rumah sakit dan Jasa Raharja melalui aplikasi VClaim.
Aplikasi ini dapat membantu fasilitas kesehatan menentukan skema penjaminan secara otomatis.
“Di rumah sakit, peserta tidak perlu bingung karena sudah ada sistem yang menghubungkan data dengan Jasa Raharja. Petugas akan membantu memverifikasi jenis kecelakaan untuk menentukan penjamin yang sesuai,” ujar Nuzul.
Nuzul juga mengimbau masyarakat agar segera menghubungi kepolisian apabila mengalami kecelakaan, khususnya kecelakaan lalu lintas.
Dengan melapor ke pihak kepolisian peserta akan mendapatkan dokumen yang akan menjadi syarat proses administrasi penjaminan di rumah sakit.
“Kami sarankan agar peserta langsung melapor ke pihak berwenang dan segera menuju rumah sakit. Hal ini akan mempercepat proses penanganan dan menjamin hak peserta terpenuhi,” tambahnya.
Nuzuludin juga menekankan bahwa pelaporan kecelakaan kepada pihak kepolisian memiliki peran penting dalam proses administrasi penjaminan.
Dokumen hasil laporan polisi menjadi dasar penilaian untuk menentukan apakah suatu kecelakaan termasuk dalam kategori yang dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, atau BPJS Ketenagakerjaan.
“Tanpa laporan kepolisian, rumah sakit dan penjamin sosial tidak dapat memproses klaim secara optimal. Laporan tersebut menjadi bukti bahwa kecelakaan yang dialami benar-benar terjadi dan bukan merupakan tindakan yang disengaja,” jelas Nuzul.
Sementara itu, Wahyu (25), seorang pegawai BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan, turut mengingatkan pentingnya memiliki jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan diri.
Ia baru-baru ini mengalami kecelakaan ganda meskipun tidak sampai harus dirawat di rumah sakit.
“Meski saya tidak sampai menjalani perawatan, kejadian itu membuka mata saya betapa pentingnya kita memiliki perlindungan jaminan sosial. Kita tidak pernah tahu kapan musibah terjadi,” tutur Wahyu.
Wahyu mengajak masyarakat untuk tetap aktif dan memahami hak dan kewajiban dalam program jaminan sosial, baik jaminan kesehatan maupun ketenagakerjaan.
Menurutnya, program ini memberikan rasa aman, terutama bagi pekerja yang memiliki risiko harian di jalan.
“Jangan tunggu sampai terlambat. Pahami hak dan batasan penjaminan, serta pastikan kepesertaan kita aktif. Ini merupakan bentuk perlindungan jangka panjang yang sangat penting,” pungkas Wahyu.
BREAKING NEWS: MBG di Kota Batu Disetop, Makanan Basi Tak Layak Konsumsi |
![]() |
---|
417 Warga Sampang Siap Jadi PMI ke Arab Saudi dan Turki, Mayoritas Direkrut Sebagai Karyawan Hotel |
![]() |
---|
Sampah Dapur MBG Ancam Sampang, DLH dan FPRB Minta SOP Segera Diterbitkan |
![]() |
---|
Pekerja Asing Madura United Didaftarkan JKN, BPJS Kesehatan: Tak Ada Perbedaan Hak dan Kewajiban |
![]() |
---|
TPA Nyaris Penuh, Sampah Dapur MBG di Sampang Capai 27 Ton per Hari |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.