Baca tanpa iklan
TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA- Upaya Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa untuk memajukan sektor pendidikan vokasional pesantren dan SMK, melalui program peningkatan produk, dipandang tidak cukup.
Seperti yang diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak dijadwalkan akan dilantik pada tanggal 13 Februari 2019.
Menurut Pengamat Pendidikan Universitas Airlangga, Zainuddin Maliki mengungkapkan tantangan zaman yang menagih kemampuan SMK untuk mampu berkarya memproduksi barang, sebenarnya telah terjawab.
• Kesenian Ludruk di Pamekasan Tak Dapatkan Job, Harapkan Ada Perhatian dari Pemerintah Setempat
• Gelar Aksi Demo di Depan DPRD Sumenep, Massa Desak Dibukanya Jalur Independen Usung Capres 2019
Selain itu, ia juga mengkritisi program Khofifah untuk Jawa Timur yakni One Pesantren, One Product.
Tak sedikit produk barang dan jasa dibuat dari tangan tangan kreatif siswa SMK. Mulai dari mobil, motor bahan bakar gas dan sepeda listrik.
Namun sekarang, tantangannya bukan sebatas itu. Zainuddin menerangkan, SMK butuh promotor dan regulasi pemasaran yang serius menjual produk-produk karya cipta siswa SMK.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMS) itu menerangkan, produktivitas karya yang dihasilkan SMK bukan dilihat aspek output semata.
Namun aspek income juga patut dipikirkan lebih serius, agar karya yang dibuat SMK mampu memberikan hasil nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.
• Waketum GP Ansor Kecewa Terhadap Penerbitan Buku Ajar yang Sebutkan NU Radikal
"SMK itu sudah hebat-hebat membuat inovasi, setelah produk ada, so what? Itu yang harus dipikirkan, bukan cuma jadi pajangan saja," katanya saat ditemui TribunMadura.com di kediamannya Ketintang Surabaya, Kamis Rabu (6/2/2019).
Sebenarnya program pendidikan vokasi sudah gencar dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Bahkan rasio pelaksanaan program pendidikan yang dicanangkan selama 10 tahun menjabat, lebih besar SMK ketimbang SMA, porsinya 70 persen dibanding 30 persen.
Zainuddin mengaku mendukung program kebijakan pendidikan yang berfokus pada peningkatan mutu SMK atau pendidikan vokasional lainnya.
Lantaran, menggantungkan nasib perubahan yang baik pada masyarakat, sepertinya tidak lagi bisa dibebankan pada pundak anak bangsa yang mengenyam pendidikan tinggi di kampus.
Catatan yang dimiliki Zainuddin, lulusan sarjana ternyata hanya memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) sejumlah 18 persen.
Angka itu, ungkapan Zainuddin, sering kali dipelintir oleh Pemerintah Jatim menjadi kisaran 25 persen.