Baca tanpa iklan
TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Sekitar 40 ulama kiai yang tergabung dalam Forum UIama dan Habaib Pamekasan, mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan, Senin (18/19/2019).
Kedatangan mereka menyampaikan dugaan ketidak netralan sejumlah pihak tertentu, dalam Pilpres 2019 ini, dari tingkat desa hingga kabupaten. Bahkan sampai terjadi intimidasi terhadap panitia pemungutan suara (PPS), yang dilakukan sejumlah aparat desa, aparutur sipil negara (ASN) hingga aparat keamanan.
Menurut KH Fadholi Mohammad Ruham, pengasung Ponpes Al Fudholak, Pamekasan, selama ini ulama banyak menerima laporan dari masyarakat bawah, adanya kabar yang mengindikasikan ketidak netralan sejumlah pihak tertentu berkaitan dengan Pemilu 2019 in.
• Isu Kiamat Resahkan Warga Jatim, Polda Jatim Telusuri Penyebar Informasi Hoax Isu Kiamat
• Alfiero Fikra, Model Cilik Asal Pamekasan Sabet Juara 1 Pesona Batik Muslim Glamour se-Madura
• DPRD Sumenep Gelar Rapat Paripurna, Pansus Pertanyakan Angka Kemiskinan di Sumenep yang Terus Naik
“Kami belum bisa memastikan, apakah informasi yang beredar di masyarakat itu benar atau tidak. Kalau itu benar, tolong KPU membenahi, tapi kalau tidak benar, kami apresiasi dan kami siap bantu KPU,” kata Fadholi M Rumah, seusai bertemu KPU.
Dikatakan, ulama juga berharap kepada Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan hendaknya bertindak tegas, adil dan jujur tidak pilih kasih, manakala ditemukan suatu pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu ataupun penyelenggara pemilu, termasuk ASN, agar ditindak sesuai aturan yang berlaku.
• Sembilan Ormas Tolak Kedatangan Rocky Gerung di Tuban, Ormas: Kita Ingin Tuban Adem Ayem
• Sempat Viral di Media Sosial, Begini Penampakan Toilet 3 Dimensi Bandara Internasional Juanda
• Mobil yang Dikendarai Hancur Dihantam Kereta Api, Pengemudi Masih Hidup Meski Luka Parah
KH Syaifuddin Hasibin, pengasuh Ponpes Karang Baru, Blumbungan, Kecamatan Larangan, Pamekasan, mengatakan banyak kabar yang masuk kepadanya adanya permainan dan intimidasi dari pihak tertentu yang memiliki wewenang di kabupaten ini.
Permainan dan intiminidasi ini, dilakukan terhadap panitia pemungutan suara (PPS), yang dilakukan beberapa aparat desa, aparutur sipil negara (ASN), hingga aparat keamaan. Tindakan ini dinilai sudah tidak netral dan berpihak kepada salah satu capres dan cawapres.
“Karena itu, kami meminta KPU wajib menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu ini. Dan KPU diharapkan membangun transaparansi pelaksanaan pemilu melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat, alim ulama dan semua elemen masyarakat. Jika KPU selaku penyelenggara tidak netral, maka kami tidak bertanggung jawab, jika nanti terjadi sesuatu yang tidak inginkan, seperti tregedi 1998 lalu,” kata Safiuddin.
Selanjutnya KH Ali Karrar Sinhaji, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Misdat, Dusun Panyepen, Desa Lenteng, Kecamatan Proppo, Pamekasan, menyerahkan surat pernyataan kepada Ketua KPU Pamekasan, Mohammad Hamzah.
Ketua KPU Pamekasan, Mohammad Hamzah, mengatakan pihaknya dalam melaksanakan tugas mempunyai komitmen untuk berlaku netral dari tingkat KPU hingga tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Namun jika di tengah perjalanan nanti ada yang menyimpang dari komitmen, itu ditanggung individual.
Ketua Bawaslu Pamekasan, Abdullah Saidi, seusai menemui Forum UIama dan Habaib Pamekasan, mengatakan, apa yang disampaikan ulama dalam pertemuan baru sebatas isu yang berkembang di masyarakat bawah dan belum ada bukti.
• Pria yang Bekerja Sebagai Petani ini Tewas Tersambar Petir, Saksi Melihat Asap di Lokasi Korban
• Gunung Bromo Letuskan Abu Vulkanik, Aktivitas Warga dan Wisatawan Berjalan Normal
• BLACKPINK Agendakan Syuting Video Musik Pekan Ini untuk Persiapan Rilis Album dalam Waktu Dekat
Namun dengan informasi yang disampaikan ulama ini, pihaknya tidak tingal diam dan akan melakukan investigasi. Selama ini pihaknya dalam melakukan pengawasan sudah sesuai prosedur dengan memaksimalkan pengawasan dan upaya pencegahan.
“Sebagai bukti dari langkah kami dalam upaya memaksimalkan pengawasan, mulai kemarin kami sudah mengundang kepala desa dan lurah, camat di Pamekasan, bagaimana dalam Pemilu 2019 ini, perangkat desa dan aparatur sipil negara bertindak netral. Kalau tidak, maka mereka bisa dijaring pidana,” kata Abdullah Saidi.
Para ulama juga sampaikan keinginan mereka untuk Bawaslu
Puluhan Forum Ulama dan Habaib Pamekasan melakukan audiensi di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pamekasan, Senin (18/3/2019).
Puluhan Forum Ulama dan Habaib Pamekasan tersebut meminta kepada Panitian Pengawas Pemilu (Panwaslu) di wilayah Kabupaten Pamekasan untuk menjaga kenetralitasannya pada Pemilu 2019.
Juru Bicara dari Forum Ulama dan Habaib Pamekasan, KH Fudholi M Ruham mengatakan, kedatangan pihaknya ke kantor Bawaslu Pamekasan untuk melakukan Audiensi serta memberikan peringatan kepada Bawaslu dan Panwaslu supaya melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar.
• Melalui One Pesantren One Product, Khofifah Ajak Pesantren Siapkan Banyak Start Up
• Sempat Tuai Protes dari Sembilan Ormas di Tuban, Rocky Gerung Urung Hadiri Acara di Tuban
• KH Maruf Amin Memprediksi Jika Dirinya Terpilih, Periode Depan Cak Imin Akan Jadi Presiden
"Para ulama bahkan rakyat dalam rangka pemilu tahun ini, benar-benar menginginkan pemilu yang adil, jujur, kondusif dan tidak ada dampak-dampak negatifnya," ujar KH Fudholi M Ruham.
Tak hanya itu dalam bahasan audiensi tersebut, puluhan Forum Ulama dan Habaib Pamekasan meminta beberapa keinginan yang disampaikan kepada Bawaslu Pamekasan, di antaranya.
1. Kami meminta agar Panwaslu menjunjung tinggi supremasi hukum sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kami meminta agar Panwaslu menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu.
3. Kami meminta agar Panwaslu wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan jujur dan adil dengan tanpa tebang pilih.
4. Kami meminta agar Panwaslu segera turun tangan dan menindak tegas terhadap pelanggaran pemilu.
• Madura United Gelar Satu Laga Uji Coba, Siapkan Diri Lakoni Laga 8 Besar Piala Presiden
• Pelipatan Surat Suara KPU Pamekasan Hampir Rampung, Ternyata Sempat Alami Miskomunikasi
• Sandiaga Uno Janji Tak Ambil Gaji Jika Terpilih di Pilpres 2019, Sebut Akan Disumbangkan ke Dhuafa
5. Kami meminta agar Panwaslu berkoordinasi dengan peserta dan penyelenggara pemilu yang lain.
6. Kami meminta agar apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama atau ketidak netralan Panwaslu, maka kami tidak bertanggung jawab.
Sementara Ketua Bawaslu Pamekasan, Abdullah Saidi mengatakan, puluhan Forum Ulama dan Habaib Pamekasan yang hadir ke kantornya tersebut bermaksud untuk menyampaikan beberapa isu yang beredar di masyarakat Pamekasan berkaitan dengan Pemilu 2019.
• Taman di Pamekasan Jadi Tempat Pesta Miras, DLH Pamekasan Minta Pemkab Bentuk Polisi Taman
• Lolos Babak 8 Besar Piala Presiden, Pelatih Madura United Masih Punya Waktu Matangkan Skuadnya
• Dapat Bekal dari Mantan Kiper Sampdoria Primavera, M Ridho Siap Rebut Posisi Kiper Utama Timnas
Serta dari Forum Ulama dan Habaib Pamekasan meminta agar Bawaslu Pamekasan bersikap netral pada Pemilu 2019.
"Kami mulai kemarin, dari segi pengawasan untuk memaksimalkan mengenai hal-hal yang tidak diinginkan berkenaan dengan Pemilu 2019 sudah melakukan pencegehan," kata Abdullah Saidi.
• Jelang Rangkaian Kampanye Akbar Jokowi Kunjungi Surabaya, Guna Charge Semangat Sebelum Kampanye
Abdullah Saidi mengaku, realisasi dari pencegahan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada Pemilu 2019 mendatang, pihaknya sudah mengundang kepala desa se-Kabupaten Pamekasan, camat se-Kabupaten Pamekasan, termasuk ASN, perangkat desa, untuk menyampaikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral pada Pemilu 2019.
"Kalau mereka tidak netral konsekuensinya adalah pidana," tegas Abdullah Saidi.
(Muchsin Rasjid)