Mendikbud Nadiem Makarim Pastikan 2020 Jadi Tahun Terakhir Siswa Laksanakan Ujian Nasional

Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Nadiem Makarim - Mendikbud Nadiem Makarim Pastikan 2020 Jadi Tahun Terakhir Siswa Laksanakan Ujian Nasional

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memastikan bahwa program Ujian Nasional (UN) akan dihapus

TRIBUNMADURA.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud ) Nadiem Makarim membeberkan program pengganti Ujian Nasional (UN).

Mendikbud Nadiem Makarim memastikan bahwa program Ujian Nasional akan tetap dilaksanakan pada 2020.

Namun, pada 2021, kata Nadiem Makarim, program Ujian Nasional ini akan digantikan.

FAKTA LENGKAP dan Detik2 Polisi Pamekasan Diduga Selingkuhi Istri TNI Terkapar Ditusuk Pisau Komando

Ayah Bayi yang Dilahirkan Siswi SMK Madiun di Kamar Mandi Terungkap, Begini Kasusnya lalu jadi Heboh

Lagi Cari Rumput, Petani Madiun Tak Sengaja Lihat Pria Tiduran di Sawah, Kaget Lihat Posisinya

Hal itu, kata dia, dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.

"Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem Makarim di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019). 

Nadiem Makarim mengungkapkan, Ujian Nasional tetap dipertahankan pada 2020.

Itu dilakukan dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.

"Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya," ungkap Nadiem Makarim.

"Jadi 2020, bagi banyak orang tua yang sudah investasi buat anaknya belajar mendapat angka terbaik di UN itu silakan lanjut untuk 2020," sambung dia.

Pidato Nadiem Makarim Viral, Pengamat Sebut Bahasan Pendidikan yang Tak Disukai Kini Berubah

Mendikbud Nadiem Makarim Tiba di SDN Gentong Pasuruan, Keliling Ruang Kelas dan Gelar Rapat Tertutup

Mendikbud Nadiem Makarim saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019). (Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi)

"Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan," tutur Nadiem Makarim.

Perubahan program UN ini termasuk dalam empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”.

Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN).

Lalu, ada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Komentar DPR soal Wacana Hapus UN 

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin DJamal menyebut, pihaknya menyambut baik wacana UN dihapus dari Mendikbud tersebut.

"Wacana yang disampaikan menteri kita, Pak Nadiem, kami menyambut baik," ungkap Illiza dalam acara 'Sapa Indonesia Akhir Pekan' yang diunggah dalam kanal Youtube Kompas TV, Sabtu (30/11/2019) lalu. 

Foto Perempuan Pamekasan Pamer Dada Viral di WhatsApp, Pengelola Wisata Buru Pelaku & Fotografernya

BREAKING NEWS - Angin Puting Beliung Kembali Terjang Bangkalan, Satu Korban Tertimpa Pohon Tumbang

Anggota Komisi X DPR Fraksi PPP Illiza Sa'aduddin Djamal menyebut pihaknya menyambut baik wacana penghapusan UN dan mendorong adanya kajian secara menyeluruh. (Tangkapan layar channel Youtube Kompas TV)

"Dan kami mendorong itu agar ada kajian secara menyeluruh," sambung dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR itu menyampaikan, wacana penghapusan UN menjadi kesempatan untuk mengevaluasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), secara menyeluruh.

"Saya melihat ini adalah kesempatan untuk melakukan kajian evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan UNBK ini sendiri," ujarnya.

Pasalnya, menurut Illiza, saat ini terjadi ketimpangan yang luar biasa antara pendidikan di perkotaan dan di pedesaan.

Terlebih, jika dibandingkan dengan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Ketimpangan yang dimaksud meliputi ketimpangan pendidikan hingga kemampuan guru. 

"Karena memang kita melihat ketimpangan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan kemampuan gurunya sendiri," jelas Illiza.

"Terjadi ketimpangan yang luar biasa antara wilayah perkotaan dan perdesaan, apalagi 3T," lanjut dia.

4 Tahanan Polresta Malang Kota Pakai Gergaji untuk Kabur, Pelaku Akui Dapat Alat dari Kiriman Roti

Berkat Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Pemprov Jatim Lebihi Target hampir Rp 300 M

Melihat hal tersebut, menurut Illiza, keberadaan UNBK bukanlah solusi yang baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

"Karena ada ketimpangan ini, keberadaan UNBK sendiri tidak memberikan jawaban baik terhadap kualitas pendidikan itu sendiri," katanya.

Oleh karena itu, Illiza mengatakan pihaknya menyambut baik wacana tersebut.

"Karena memang persoalan pendidikan ini menjadi persoalan utama," kata dia.

"Bagaimana melahirkan SDM unggul yang diinginkan presiden kita, itu semua berbasis dari pendidikan itu sendiri," jelasnya.

Sementara itu, Illiza menilai pelaksanaan UNBK pun mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

"Kita melihat dari sisi anggaran juga, pelaksanaan UNBK itu sendiri menghabiskan anggaran yang cukup banyak." ungkapnya.

"Jadi artinya ketika bicara tentang pemerataan, SDM, sarana-prasarana, ya mungkin anggaran itu juga meningkatkan kesejahteraan guru," ujarnya. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS: Mendikbud Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional, Ini Penggantinya

Pertamina Buka Layanan Delivery Service di Dua SPBU Kota Malang, Warga Bisa Pesan BBM dan Elpiji

Jumlah Pelamar CPNS 2019 Masing-Masing Formasi Sudah Bisa Dilihat, Buka Situs Resmi sscn.bkn.go.id

Berita Terkini