Meredam Serangan Kera Liar di Hutan Kera Nepa Sampang, Disporabudpar Sampang Ungkap Harapan

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sampang meminta pemerintah Desa Nepa, Kecamatan Banyuates termasuk warga untuk melaporkan kondisi serangan kera liar ke pemerintah daerah.

Hal itu dilakukan sebagai langkah awal untuk sama-sama mencari solusi mengatasi serangan kera liar yang telah lama diresahkan masyarakat.

Kepala Disporabudpar Sampang, Marnilem mengatakan bahwa pengelola wisata Hutan Kera Nepa merupakan desa setempat, hanya saja sejak kera keluar dari habitatnya dan menyerang pemukiman warga, tidak ada satupun laporan.

Menurutnya, yang mengetahui kondisi serangan kera liar merupakan pengelola itu sendiri bersama warga, sehingga akan lebih mudah untuk menentukan jalan keluar.

Baca juga: Nestapa Penjaga Wisata Hutan Kera Nepa Sampang, 6 Tahun Kerja Cuma Andalkan Sedekah Pengunjung

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

"Laporannya bersurat dengan tembusan ke Disporabudpar dan BPBD karena ini juga termasuk bencana, kemudian agar dimusyawarahkan lintas sektoral seperti apa solusinya. Disporabudpar hanya membantu karena permasalahan ini berada di kawasan wisata," ujarnya kepada TribunMadura.com, Selasa (7/3/2023).

Di samping itu, Marnilem membeberkan jika selama ini pemerintah daerah telah berupaya mengatasi serangan kera liar.

Sebab sebelum Pandemi Covid-19, pihaknya melakukan survei ke lokasi dan kondisinya serangan kera liar sudah terjadi, terutama di Desa Nepa.

Bahkan, kala itu mendatangi warga setempat untuk mencari solusi.

Alhasil untuk meredam serangan kera liar, pemerintah daerah memberikan subsidi dalam bentuk makanan kera dengan jumlah perbulan sekitar 200 kilo. 

"Tapi kondisi saat itu, ternyata subsidi dari kami tidak mampu mencegah serangan kera liar karena keterbatasan jumlah subsidi," terangnya. 

"Kami tahu pakan yang kami sediakan itu tidak mungkin mencukupi kebutuhan kera, sehingga kami melakukan penanaman pohon buah-buahan, tapi tidak berhasil karena kondisi tanah tidak mendukung," imbuhnya.

Lebih lanjut, kata Marnilem, ketika Covid-19 melanda Indonesia termasuk Sampang akhirnya pihaknya menghentikan subsidi makanan kera lantaran kondisi anggaran minim.

Termasuk retribusi dari sektor parkir wisata hutan kera Nepa sudah tidak ada alias tak menyetor.

"Maka kami harapkan pemerintah desa dan warga segera bersurat dan kalau sudah terjadi serangan kera seperti ini harus ditangani Balai Konservasi Hewan Jawa Timur," pungkasnya.