Camat dan Kades Kewalahan Tenangkan Warga, Dipicu Proyek Jalan Rp1,7 Miliar: Merasa Dibohongi

Poin Penting:

• Puluhan warga Rejoso, Desa Miyono, Bojonegoro, mendatangi balai desa karena kecewa jalan di wilayah mereka belum diperbaiki
• Warga marah setelah mengetahui proyek pembangunan jalan justru diarahkan ke dusun lain
• Kepala DPUBMPR Bojonegoro menjelaskan bahwa proyek terealisasi di Krajan karena proposal dari desa mencantumkan lokasi tersebut

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Misbahul Munir

TRIBUNMADURA.COM, BOJONEGORO - Ketidakjelasan realisasi pembangunan jalan memicu puluhan warga Dusun Rejoso, Desa Miyono, Kecamatan Sekar, Bojonegoro, mendatangi balai desa untuk menuntut penjelasan dari pemerintah desa.

Kepala Dusun Rejoso Sani mengemukakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan warga karena sudah bertahun-tahun jalan desa tak kunjung ada perbaikan.

“Kami hanya ingin jalan di dusun kami segera diperbaiki."

"Janjinya tahun ini direalisasikan, tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tanda,” kata Sani, pada Rabu (22/10/2025).

Sani mengungkapkan, kemarahan warga semakin memuncak setelah mendengar kabar bahwa proyek pembangunan justru diarahkan ke Dusun Krajan, bukan ke wilayah mereka yang sudah lama rusak parah.

“Masyarakat merasa dibohongi. Mereka mengira proyek yang seharusnya untuk Rejoso malah dialihkan ke Krajan,” ujarnya.

Ketegangan sempat meningkat ketika Camat Sekar, Sahlan, memberikan penjelasan dengan nada tinggi di hadapan warga.

Dalam rekaman video yang beredar, suasana di Balai Desa Miyono tampak tegang.

Warga bersuara lantang menuntut janji pemerintah desa yang tak kunjung merealisasikan pembangunan jalan desa.

Penjabat (Pj) Kepala Desa Miyono, Aryo Hardanto, bersama Camat Sekar, Sahlan, terlihat kewalahan menenangkan warga.

Aparat kepolisian dan TNI dari Polsek serta Koramil Sekar berjaga di lokasi untuk mengantisipasi kericuhan.

Ia menegaskan bahwa pembangunan jalan di Dusun Rejoso belum bisa dilakukan karena masih menunggu proses perencanaan ulang dari pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPUBMPR) Bojonegoro, Chusaivi Ivan Rachmanto, menyebut bahwa persoalan ini terjadi akibat kesalahan administrasi dalam pengajuan proposal dari pemerintah desa.