Proyek Revitalisasi Alun-alun Sidoarjo Terlambat 16 Persen, Kontraktor Terancam Kena Teguran Kedua

Ringkasan Berita:

• Hingga pertengahan November 2025, capaian proyek revitalisasi Alun-alun Sidoarjo baru 65,9 persen, tertinggal sekitar 16 persen dari target 82 persen
• Keterlambatan dipicu oleh belum tersedianya item mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP), material granit yang belum lengkap, serta faktor cuaca hujan
• Dinas LH dan Kebersihan Sidoarjo menegaskan akan memantau ketat proyek senilai Rp 24,6 miliar ini. Jika progres tidak meningkat, akan digelar Show Cause Meeting (SCM) kedua sebagai teguran resmi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNMADURA.COM, SIDOARJO – Progres pengerjaan proyek revitalisasi Alun-alun Sidoarjo dilaporkan jauh dari harapan, memunculkan kekhawatiran akan adanya keterlambatan penyelesaian.

Laporan terbaru menunjukkan bahwa capaian pengerjaan proyek ini tertinggal sekitar 16 persen dari target yang ditetapkan.

Idealnya, revitalisasi Alun-alun Sidoarjo sudah harus mencapai 82 persen saat ini.

Sayangnya, realisasi di lapangan baru menunjukkan angka sekitar 65,9 persen.

Selisih ini menguatkan dugaan bahwa proyek tersebut terancam molor dari jadwal semula.

Baca juga: Nasib Proyek Monumen Reog Ponorogo seusai Sugiri Sancoko Kena OTT KPK

Kekurangan 16 persen ini menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi oleh kontraktor pelaksana.

“Waktu pengerjaanya kurang sekira 30 hari. Progresnya sekarang masih di angka 65,9 persen."

"Seharusnya sudah mencapai 82 persen. Sehingga ada keterlambatan sekira 16 persen,” kata Kepala Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Hery Santoso, Selasa (18/12/225). 

Penyebab Molor

Menurutnya, faktor penyebab keterlambatan ini ada beberapa hal.

Di antaranya sejumlah item belum tersedia.

Seperti mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP) yang belum ready. 

Dari hasil komunikasi dengan pihak kontraktor, lanjutnya, mereka berjanji akan mendatangkan MEP itu secara bertahap dalam minggu ini.

Disebutnya, MEP akan datang secara bertahap mulai 17 November hingga 2 Desember. 

“Kita sangat berharap semoga sesuai dengan rencana agar tidak menunda pekerjaan pembangunan."

"Supaya proyek berjalan baik dan selesai sesuai waktu yang telah disepakati,” ungkapnya. 

Material lain seperti granit yang dibutuhkan untuk pembangunan Alun-alun Sidoarjo juga belum sepenuhnya tersedia.

Apalagi cuaca sedang memasuki musim hujan yang juga menyebabkan pekerjaan terganggu, dan berpotensi terjadi keterlambatan. 

“Kami tetap meminta tambahan pekerjaan untuk mengejar keterlambatan pekerjaan."

"Harapan kami bisa diselesaikan dengan tepat waktu yaitu 15 Desember,” tegasnya.

DLHK Sidoarjo menegaskan dengan adanya deviasi 16,6 persen ini pihaknya akan terus memantau secara ketat proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 24,6 miliar dari APBD Sidoarjo tersebut. 

Jika dalam minggu ini tidak ada progres pembangunan yang memadai, disebutnya, maka DLHK Sidoarjo tidak segan-segan akan mengambil langkah Show Cause Meeting (SCM) atau Rapat Pembuktian Keterlambatan yang kedua. 

SCM merupakan pertemuan formal untuk membahas keterlambatan proyek konstruksi.

Sebelumnya sudah pernah digelar karena ada keterlambatan.

Jika tidak sesuai lagi, nanti diambil lagi langkah SCM. 

“jika sampai minggu ini tidak ada peningkatan progres maka akan mengadakan SCM ke-2."

"Namun kita tetap berharap agar kekurangan dikejar, sehingga tidak ada SCM lagi,,” ungkap Hery Santoso.

DLHK Sidoarjo meminta dukungan dan pengawasan dari semua pihak untuk pembangunan Alun-alun Sidoarjo yang dikerjakan  PT Samudra Anugrah Indah Permai, supaya hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. 

Keterlambatan proyek Alun-alun sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa waktu lalu.

Bahkan, DLHK Sidoarjo juga sempat mengirimkan teguran kepada kontraktor proyek Alun-alun tersebut.  

Pada 27 Oktober - 2 November 2025 seharusnya progres pekerjaan Alun-alun sudah mencapai 71,8 persen, tapi ketika itu realisasi capaian pekerjaan baru 60,01 persen.

Sehingga DLHK mengirimkan surat teguran.