Warga Dolly Ungkap Pekerja Seks Kembali Beroperasi karena Tempatnya Tak Bisa untuk Usaha Legal

Ringkasan Berita:

• Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, meningkatkan patroli gabungan Satpol-PP dan Polrestabes di eks lokalisasi Dolly setelah penggerebekan bisnis esek-esek, serta menyiapkan peraturan daerah untuk mengatur rumah kos campur demi mencegah praktik negatif.
• LBH Surabaya menegaskan bahwa penindakan harus berbasis prosedur hukum, tidak boleh menggerebek tanpa laporan atau surat tugas, dan menilai patroli saja tidak cukup

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA- Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan intensitas patroli akan ditingkatkan di kawasan eks lokalisasi Dolly, setelah polisi menggerebek aktivitas bisnis esek-esek di Putat Jaya Gang III B, Kecamatan Sawahan. Patroli dilakukan secara gabungan antara Satpol-PP dan Polrestabes Surabaya.

Tindakan lanjutan tidak berhenti di situ. Orang nomor satu di Surabaya itu juga menyebut sedang menyusun peraturan daerah untuk mengatur rumah kos campur laki-laki dan perempuan agar praktik negatif dapat diminimalkan.

Lembaga Bantuan Hukum Surabaya menyoroti batas kewenangan aparat.
 
Polisi tidak bisa menindak atau menggerebek warga secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas, seperti surat tugas atau laporan masyarakat. Patroli dapat dilakukan sebagai bentuk pengawasan, tetapi penindakan harus selalu berbasis prosedur hukum.

"Di dunia hukum sebenarnya tidak ada mengenal penggerebekan, tapi penindakan. Tapi penindakan juga harus berdasarkan laporan. Bukan serta-merta menangkap orang, kalau begitu bisa-bisa aparat yang nanti melanggar hukum," ucapnya.

Efektivitas patroli juga menjadi perhatian. Pencegahan yang hanya mengandalkan patroli tanpa strategi sosial dianggap kurang menyentuh akar masalah. Kerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama dinilai penting untuk membangun pendekatan pencegahan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Baca juga: Geliat Prostitusi di Eks Lokalisasi Dolly, Muncikari: Silakan Duduk, Mau Ngopi atau Langsung Main?

Ramli justru menyoroti bahwa jika patroli terus-menerus dilakukan, aparat penegak hukum malah rentan melanggar hukum. Dalam konteks pencegahan, polisi memang tidak bisa melakukan tindakan represif terhadap warga tanpa dasar hukum. Misal, polisi masuk ke rumah atau menangkap tanpa surat tugas atau laporan. Itu termasuk perlindungan hak privasi warga.

"Kalau mau benar-benar niat menutup, ya gandeng pemuka agama. Bangun sinergi dengan Pemkot Surabaya, cari tahu apa kebutuhan masyarakat, dicarikan jalan keluar. Kalau grebek-grebek terus, itu bukan solusi," sebutnya.

Irene (bukan nama sebenarnya), salah satu penggerak masyarakat di eks Dolly, menuturkan aktivitas bisnis esek-esek di seputaran eks lokalisasi Dolly mulai bergeliat sejak satu tahun terakhir. Banyak pekerja seks kembali beroperasi.

Dijalankan secara diam-diam

Berbeda dengan dulu, sebagian besar dijalankan secara diam-diam.

Hampir semua pekerja seks kembali beroperasi karena kesulitan menangkap peluang usaha legal. Banyak yang sebenarnya ingin bekerja, tapi tak terserap. Usia sudah tidak lagi produktif, sehingga pilihan untuk kembali ke pekerjaan lama dianggap lebih realistis.

Sedangkan rumah-rumah bordil yang dulu beroperasi di gang-gang sempit banyak mengeluh. Rumah di dalam gang sangat tidak representatif untuk usaha legal.

“Ketika Dolly ditutup, pemilik panti di pinggir jalan besar bisa membuka usaha baru dengan lebih mudah. Tapi apa kabar dengan pekerja seksnya? Waktu itu tiap orang hanya mendapat bantuan sekali senilai Rp5 juta, setelah itu tidak banyak yang tersentuh program lanjutan. Untuk bertahan hidup, banyak dari mereka kembali ke pekerjaan lama,” jelas Irene.
 
 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribuMadura.com