Pemilu 2019

35 % Real Count TPS di Surabaya Bermasalah, Parpol & Caleg Kompak Minta Hitung Suara Ulang Semua TPS

35 Persen Real Count TPS di Surabaya Bermasalah, Parpol dan Caleg Kompak Minta Penghitungan Suara Ulang di Semua TPS

Penulis: Bobby Koloway | Editor: Mujib Anwar
TRIBUNMADURA.COM/BOBBY KOLOWAY
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gayungan Kota Surabaya mulai merekap perolehan suara Pemilu 2019 dari tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), Jumat (19/4/2019). 

35 Persen Real Count TPS di Surabaya Bermasalah, Parpol dan Caleg Kompak Minta Penghitungan Suara Ulang di Semua TPS

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA – Suhu politik di Kota Surabaya memanas, menyusul ada indikasi kuat pelanggaran pemilu 2019, yakni dugaan kesalahan  penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), alias real count TPS di Surabaya bermasalah.

Bahkan jumlah suara real count TPS yang diduga bermasalah dan menguntungkan salah satu parpol peserta pemilu mencapai sekitar 35 persen dari total TPS di Surabaya.

Menyikapi banyaknya real count TPS di Surabaya bermasalah, sejumlah partai politik di Surabaya, Sabtu (20/4/2019) kompak menggeruduk kantor Bawaslu Kota Surabaya.

TERBARU, Hasil Real Count KPU Hingga Senin (22/4/2019) ini, Suara Jokowi Vs Prabowo Masih Stagnan

La Nyalla Blak-blakan Ditagih Janji Potong Leher Usai Jokowi Kalah di Madura: Saya Total

Bahas People Power dari Amien Rais, La Nyalla Instruksikan Pemuda Pancasila Hadang Ancaman itu

Jokowi Vs Prabowo Terus Saling Kejar, Inilah UPDATE TERKINI Hasil Real Count KPU Pilpres 2019

Mereka datang untuk minta keadilan atas dugaan real count TPS di Surabaya bermasalah. Serta menuntut dilakukannya penghitungan suara ulang (PSU) di semua TPS, alias real count TPS di seluruh Surabaya.

Parpol yang datang di antaranya, DPC PKB Surabaya, DPC Partai Gerindra Surabaya, DPC Partai Hanura Surabaya, DPD PAN Surabaya, DPD PKS, dan caleg DPR RI dari Partai Golkar Abraham Sridjaja.

Mereka meminta penyelenggara Pemilu 2019 untuk mengulang perhitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Parpol-parpol di Surabaya menilai, penyelenggara tak bersikap transparan pada saat proses perhitungan suara.

Pemancing Mania ini Tewas Mengenaskan Dengan Luka Lebam di Tepi Sungai Brantas, Tubuh Terbenam Air

Stres dan Capek Saat ada Selisih Penghitungan Suara Pemilu 2019, Ketua KPPS Nekat Mencoba Bunuh Diri

Buntut Surat Suara Tercoblos Sebelum Pemungutan, Pulau Masalembu Madura Memanas, 100 Pengacara Turun

Satu di antara indikasinya, adanya potensi penggelembungan suara untuk partai politik tertentu yang terlihat pada form C1 yang berisi rekapitulasi jumlah suara untuk tiap TPS.

”Kami mempermasalahan C1. Sebab, sekitar 35 persen dari jumlah TPS di Surabaya ada kesalahan. Mulai dari kesalahan dalam penjumlahan hingga penambahan ’nol’ untuk partai politik tertentu,” kata kata Ketua DPC PKB Surabaya sekaligus perwakilan pelapor, Musyafak Rouf, kepada Surya.co.id (Grup TribunMadura.com), Minggu (21/4/2019).

Selain kesalahan dalam rekapitulasi, pihaknya juga mempermasalahkan ketidaksesuaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara sesudah dan sebelum pemungutan suara.

Bahkan, Musyafak Rouf menyebut, kesalahannya ada di angka 13 persen dari total TPS di Surabaya.

”Misalnya, DPT di sebuah TPS seharusnya berjumlah 300 pemilih. Namun, saat perhitungan berubah menjadi 330 pemilih,” katanya.

Tujuh Mobil Tabrakan Beruntun di Jalan Tol Gunung Sari Surabaya, Kondisinya Ringsek Semua

REAL COUNT KPU PILPRES di pemilu2019.kpu.go.id - Hasil Sementara Prabowo Ungguli Jokowi, Cek Datanya

Rommy Kena OTT KPK, Suara PPP di Jombang Diklaim Naik 120 Persen, PDIP Belum Berani & Demokrat Turun

Pihaknya mengaku, tak dapat menerima alasan pihak penyelenggara yang menyebut bahwa penambahan jumlah DPT karena adamya DPT tambahan (DPTb) yang berasal dari para pemilih pindah pilih.

DPTb tersebut harus memiliki form A5 dan kartu identitas saat memilih.

”Seharusnya, (pemilik) A5 itu kan bisa cuma milih pilpres, tapi malah memilih sak buntut-buntute (berlanjut) di pileg,” ujarnya dengan nada meninggi.

Dengan tingginya persentase pelanggaran tersebut, ia menyebu,t hal ini merupakan kesengajaan.

Selain itu, pihaknya berharap penyelenggara Pemilu 2019 bersikap transparan.

”Form C1 semestinya diumumkan oleh KPU selama tujuh hari di kelurahan. Sementara di kelurahan saja belum ada saat ini,” sergah mantan Ketua DPRD Surabaya ini.  

Bawaslu Surabaya Instruksikan Jajaran TPS Cocokan Form C1 Plano Jika Temukan Kejanggalan Pemilu 2019

Polisi Benarkan Video Viral Dugaan Kecurangan Surat Suara Tercoblos di Pulau Masalembu Sumenep

Jokowi Menang Tebal di Jatim Atas Prabowo di Pilpres, Pakde Karwo: Rakyat Puas Pada Kinerja Petahana

Pada laporan tersebut, pihaknya berharap kepada pihak penyelenggara untuk melakukan perhitungan suara ulang di semua TPS.

”Kami hanya menargetkan perhitungan ulang di pemilihan legislatif untuk DPR RI hingga DPRD kota. Sehingga fair," katanya

"Selama masukan kami ada action (tindak lanjut), kami belum akan memberikan tuntutan kepada pihak penyelenggara," lanjutnya.

Pihaknya, kata Musyafak Rouf mengakui bahwa laporan tersebut belum menyertakan bukti C1.

Apabila dibutuhkan, pihaknya akan menyertakan dalam waktu dekat ke Bawaslu.

”Kami akan beber bukti potensi penggelembunganngan itu,” katanya.

Bukan hanya PKB, partai lain pun juga bersikap sama.

”Sepertinya partai-partai yang belum datang (untuk laporan), mungkin saja merasa diuntungkan,” tegas Musyafak Rouf.

Hasil Pileg Kota Blitar - Gerindra Kehilangan 1 Kursi DPRD, PKS Pecah Telor dan PKB Tambah Satu

Prabowo Ungguli Jokowi di Sejumlah Wilayah Madura, Janji La Nyalla Mattalitti Potong Leher Ditagih

Relawan Jokowi Klaim Balikkan Keadaan dan Menang 66,70% di Gresik, Gerindra Tunggu Hitung Internal

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved