Bantuan Rastra Beralih Jadi Non Tunai, Kemensos: Data Keluarga Penerima Manfaat di Sumenep Tak Valid

Bantuan Rastra Beralih Jadi Non Tunai, Kemensos Sebut Data Keluarga Penerima Manfaat di Sumenep Tak Valid

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Bantuan sosial Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep akan beralih menjadi program Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT).

Namun ribuan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sampai saat ini belum valid. Padahal peralihan program tersebut sudah direncanakan bulan ini.

Direktur Pelayanan Fakir Miskin Wilayah III Kementrian Sosial (Kemensos), Mangara Simanjuntak mengatakan, pihaknya sudah melakukan persiapan melakukan program BNPT di Kabupaten Sumenep.

"Kemensos Pelayanan Fakir Miskin Wilayah III sudah melakukan persiapan penyaluran BPNT di Kabupaten Sumenep, karena ada transformasi perubahan. Tadinya bantuan Rastra, kini menjadi BNPT," kata Mangara Simanjuntak, ditemui usai pelaksanaan sosialisasi penyaluran BNPT di Hotel C 1 Kota Sumenep, Rabu (4/9/2019).

Menurut Mangara Simanjuntak, sebelumnya bantuam Rastra gratis diantarkan beras 10 kilo ke KPM.

Tapi dengan adanya program penyaluran BNPT ini berupa uang sebesar Rp 110 ribu perbulan.

"Sekarang diberikan uang Rp 110 ribu di rekeningnya untuk dibelanjakan di E - Warong, untuk membeli beras dan telur dalam setiap bulannya," jelasnya.

Tujuannya, agar dalam program tersebut sepaham di Kabupaten, mulai dari pendamping dan seterusnya pihaknya melakulan sosialisasi.

"Suapaya tahu haknya, menggunakan dalam membelanjakan. E - Warong tugasnya apa, memberikan pelayanan pada KPM," tegas Mangara Simanjuntak.

Sesuai data yang sudah dialokasikan katanya, sebanyak 128 ribu lebih KPM, namun sayangnya masih ada selisih 10 ribu yang belum terpenuhi karena ada persoalan data yang kurang valid.

"Semestinya dengan kikor sudah membentuk E Warong, karena rencana minggu depan kita akan segera transfer uangnya ke masing - masing penemrima KPM melalui Bank Mandiri di sumenep," paparnya.

Sehingga, menurutnya, dari data 10 ribu lebih KPM itu sebagian tidak bisa dibukakan rekening.

Sementara sebagian lainnya gagal Setting Wallet, dari pihaknyabminta Pemkab Sumenep segera memperbaiki data tersebut.