Gaji Guru Honorer di Pamekasan hanya Rp 150 Ribu Per Bulan, Dewan Minta Ada Tambahan Dana Insentif

Banyak guru honorer di Kabupaten Pamekasan yang diberi gaji sebesar Rp 150 ribu per bulan

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Pamekasan, Madura, masih terbilang sangat memprihatinkan.

Pasalnya, masih ada guru honorer yang diberi gaji sebesar Rp 150 ribu per bulan.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan, pihaknya akan berupaya memperjuangkan nasib para guru honorer yang masih mendapat gaji minim.

• Berbelit Ditanya STNK Motor, Pasangan Suami Istri di Tulungagung Langsung Dibantai Sadis Dua Pemuda

• CATAT, Mulai 1 Desember Jadwal Perjalanan Kereta Api Akan Berubah, Cek Lewat 3 Situs dan Layanan ini

• Beri Janji Palsu ke Kiai untuk Berangkat Umroh, Pria Sampang Dibekuk Polisi, Pasrah Saat Ditangkap

Ismail mengaku, akan mendesak Pemkab Pamekasan agar memberikan penambahan insentif bagi guru honorer.

Menurutnya, sesuai fakta, guru honorer di Kabupaten Pamekasan hanya menerima gaji kisaran Rp 150 -200 ribu per bulan.

“Ini hitung-hitunganya, kalau guru tersebut bekerja selama 26 hari," katanya kepada TribunMadura.com, Jumat (1/11/2019).

"Kalau tidak memiliki jadwal penuh, berarti gaji mereka di bawah Rp 150 ribu," sambung dia.

Mantan Ketua Komisi 1 DPRD Pamekasan ini menyebut, pendapatan guru honorer di Kabupaten Pamekasan sangat tidak manusiawi.

Menurut dia, jam kerja guru honorer sama seperti guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).

• Asyik Melayani Pembeli, Bandar Judi Togel ini Diringkus Polisi, Dapat Komisi 5 Persen dari Pemenang

• Stadion Gelora Bung Tomo Bau Sampah Saat Sore, Gubernur Jatim Siapkan 4 Opsi Venue Piala Dunia U-20

Karena itu, perlu ada sentuhan dari Pemkab Pamekasan agar kesejahteraan guru honorer bisa terpenuhi.

“Upah yang sangat sedikit itu sama sekali tidak manusiawi, tidak cukup untuk kebutuhan biaya hidup,” ujarnya.

Ismail menilai, persoalan upah minim tidak hanya terjadi pada guru honorer saja.

Melainkan juga terjadi kepada guru honorer K2 yang sampai saat ini belum jelas statusnya.

“Kemudian mengenai guru honorer K2 yang sampai saat ini belum bergaji UMK," ucapnya.

"Jadi sesuai dengan peraturan gubernur seluruh kabupaten kota harus memenuhi standar itu," kata dia.

• Menko Polhukam RI Mahfud MD Pulang Kampung, Lakukan Ziarah Makam Ayahnya di Pamekasan Madura

• 3 Pria Sumenep Madura Ditangkap Polisi, Tak Berkutik Dikepung Warga Karena Bawa Senjata Tajam

Mantan aktivis PMII itu menuturkan, melihat postur anggaran untuk insentif tambahan dan gaji sesuai dengan UMK guru honorer K2, hal itu bisa dimungkinkan.

Kata dia, realisasi anggaran itu hanya akan menghabiskan dana sekitar Rp 6 miliar setiap tahunnya.

"Maka dari itu, kami minta kepada bupati, terutama guru-guru honor yang masa pengabidiannya rata-rata puluhan tahun, agar ada penambahan insentif,” pintanya.

Sementara itu, Wakil Bupati Pamekasan, Rajae berjanji akan mengkaji secara mendalam berkenaan dengan usulan Fraksi Demokrat.

Ia berharap, seluruh kebijakan yang akan direalisasikan nantinya bisa diimplementasikan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada.

“Agar pijakan aturannya konkrit. Kami akan mengkaji secara mendalam untuk kekuatan postur anggaran," ucap Rajae.

"Tentunya hanya untuk membantu mereka para guru honorer dalam memberikan tambahan insentif," tandasnya.

• Tiga Terdakwa Kasus Polsek Tambelangan Dibakar Dituntut Berbeda, Ada yang Hukuman 7 Tahun Penjara

• Jumat Berbagi, Satresnarkoba Polrestabes Surabaya Bagikan Nasi Bungkus untuk Orang-Orang Membutuhkan