Mendikbud Hapus Ujian Nasional

Rencana Penghapusan Ujian Nasional dari Mendikbud, Ketua PGRI Sampang Sebut Perlu ada Peninjauan

Ia meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim meninjau terlebih dahulu sebelum melakukan penghapusan UN di Indonesia

Penulis: Hanggara Pratama | Editor: Aqwamit Torik
KOMPAS/ASWIN RIZAL HARAHAP
Ilustrasi siswa mengikuti ujian nasional SMA/SMK sederajat. 

Rencana Penghapusan Ujian Nasional dari Mendikbud, Ketua PGRI Sampang Sebut Perlu ada Peninjauan

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG - Rencana Mendikbud, Nadiem Makarim yang akan menghapus Ujian Nasional, mendapat tanggapan dari berbagai pihak.

Satu di antaranya dari ketua PGRI Sampang, Madura.

Menurutnya, penghapusan ini perlu ada peninjauan terlebih dahulu.

Selain itu, pengukuran dari berbagai sisi juga perlu ditinjau.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim berencana melakukan penghapusan Ujian Nasional (UN) di Indonesia.

Rencana tersebut mendapat respon serius di lingkungan Pendidikan Kabupaten Sampang, Madura, salah satunya dari Ketua PGRI Sampang, Madura, Ahmad Mawardi.

Ia meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim meninjau terlebih dahulu sebelum melakukan penghapusan UN di Indonesia.

Sebab menurutnya, tujuan pelaksanaan UN dilaksanakan untuk mengukur implementasi kurikulum

"Sebaiknya ditinjau dulu jika mau dihapus dan perlu pengganti yang jelas untuk mengukur daya serap ketercapaian pembelajaran siswa " ujarnya kepada TribunMadura.com, Rabu (11/12/2019).

Mendikbud RI, Nadiem Makarim
Mendikbud RI, Nadiem Makarim (Kompas.com)

Ia menilai mengukur daya serap peserta didik itu perlu dilakukan, dalam arti ada sekala Provinsi yang bisa mengukur bagaima ketercapaian pembelajaran siswa di  bangku sekolah.

"Karena itu masih di tahap wacana jadi masih belum ada petunjuk teknisnya," ucap Mawardi.

Lebih lanjut, menurutnya mengukur daya serap peserta didik di skala daerah hingga nasional perlu dilakukan meskipun UN kini tidak lagi menjadi standar kelulusan siswa.

"Sehingga keberadaan UN masih diperlukan," tuturnya.

Kemudian, rencana penghapusan tersebut tidak ada penggantinya, Mawardi menambahkan,  pembelajaran yang dilakukan oleh para guru hanya sebatas menyampaikan materi, tanpa ada target yang harus di capai. 

"Jadi kalo tidak ada penggantinya, maka dikawatirkan pembelajaran di sekolah akan berjalan seadanya, jadi harus ada parameter untuk bisa mengukur ketercapaian itu," pungkasnya.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved