Gubernur Khofifah Minta Mendikbud Nadiem Makarim Agar Kaji Ulang Kebijakan Ujian Nasional Dihapus

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan agar dikaji ulang dan mendetail

TRIBUNMADURA.COM, YOGYAKARTA - Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud ) Nadiem Makarim diharapkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa agar dikaji ulang dan mendetail.

Khofifah Indar Parawansa berharap agar kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang akan menghapuskan Ujian Nasional untuk dikaji ulang dan mendetail.

Khofifah Indar Parawansa meminta pada Kemendikbud untuk mendengarkan masukan-masukan dari para pelaku dunia pendidikan, baik guru dan pengelola lembaga pendidikan.

• Suami Jemput Istrinya di Rumah Kakak Ipar, Namun Malah Berujung Pembacokan, Pelaku Ngaku Tak Tahan

• Gerhana Matahari Cincin Terjadi Hari Kamis, Catat Waktu Terbaik Melihat Keindahan Fenomena Alam ini

• Bocoran Tes Psikologi Pembuatan dan Perpanjangan SIM, Perhatikan Kecermatan Masing-Masing Pemohon!

"Sebetulnya di tahun ini nilai yang dihitung sebagai penentu kelulusan sudah bukan UN," kata Khofifah Indar Parawansa di UIN Sunan Kalijaga, Rabu (18/12/2019).

"Nilai ujian sekolah yang digunakan untuk tolok ukur. Tetapi UN tetap diperhitungkan tetap di perguruan tinggi," sambung dia.

Menurut Khofifah Indar Parawansa, indikator academic achivement dilakukan dengan tujuan melihat kualifikasi dari kualitas pendidikan yang sudah dijalankan.

Khofifah Indar Parawansa menyebut, standar untuk mengukur academic achivement harus disiapkan dulu.

"Misalnya, kurikulum sekolah. Misalnya kurikulum 2013 bisa dicek di sekolah-sekolah saat ini masih banyak mereka yang harus mendalami kurikulum 2013," ujar Khofifah Indar Parawansa.

"Mungkin bisa diundang lah MKKS bagaimana cara mengukur academic achivement supaya ini terstandarisasi," sambung dia.

• Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional, Wakil Ketua MPR: Jangan Asal Menteri Baru Buat Kebijakan Baru

• Mendikbud Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional, Kebijakannya Didukung Dewan Pendidikan Sumenep

"Kan nggak bisa disamakan standarnya Jakarta, Bangdung, Surabaya, Malang, yang pemahaman materinya cukup update dengan daerah lain di Indonesia Timur, misalnya," tambah dia.

Oleh karenanya, ia meminta agar para pemilik lembaga pendidikan diundang diajak bicara baru Kemendikbud mengambil keputusan.

Karena masing-masing guru di Jawa Timur banyak yang menyampaikan ke Khofifah Indar Parawansa bahwa mereka belum selesai memahami kurikulum 2013 tapi sudah mendengar kabar akan ada perubahan.

"Jadi menurut saya ya iya (Masih butuh dikaji). Karena keputusan apapun nggak boleh menimbulkan keresahan, kegalauan," ungkap Khofifah Indar Parawansa.

"Maka pengelola lembaga pendidikan kalau bisa didengar lah masuknnya," tambah dia.

"Diundang lah Muhammadiyah yang punya banyak sekolah, NU, rumpun katolik, mereka punya banyak sekolah," tegasnya.

• Ujian Nasional Dihapus Mendikbud, Guru dan Wali Murid di Pamekasan Dukung Kebijakan Nadiem Makarim

• Ujian Nasional Dihapus, Pengamat Minta Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim Terus Didukung Semua Pihak