Berita Pamekasan
Harga Garam di Pamekasan Merosot Tajam, Petani Garam Ngadu ke DPD RI: Stop Impor!
Harga Garam di Pamekasan Merosot Tajam, Petani Garam Ngadu ke DPD RI: Stop Impor!
Penulis: Muchsin Rasjid | Editor: Elma Gloria Stevani
TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Ketua DPD RI Laa Nyalla Muhammad Matalitti menggelar pertemuan dengan petani garam, petani tembakau dan sejumlah ikatan kepala desa (IKD) di rumah H Sholehoddin, Desa Dasok, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Kamis (19/3/2020).
Dalam pertemuan itu, perwakilan petani tembakau meminta babuan DPD RI untuk menekan pemerintah agar menghentikan impor garam.
Sebab impor garam itu, membuat nasib ribuan petani garam di Madura kelimpungan.
"Kami mewakili petani garam Pamekasan, mohon Pak Laa Nyalla Matalitti, memperjuangkan nasib petani di Madura, khususnya di Pamekasan, segera hentikan impor garam ke negeri ini," kata Ahmad Hudiyanto, perwakilan petani garam Pamekasan.
Menurut Ahmad Hudiyanto, akibat masuknya impor garam, harga garam rakyat terus merosot tajam. Idealnya, harga garam itu Rp 1.000 per kg.
Tetapi belakangan harganya anjlok, dari Rp 300 hingga Rp 150 per kg.
Dikatakan, impor garam itu hanya menguntungkan segelintir orang, yakni para importir garam.
Sedangkan, yang menanggung dampaknya ribuan petani garam, yang selama ini untuk menghidupi keluarganya, menggantungkan pada komuditas garam.
Dijelaskan, produksi garam rakyat di Pamekasan 2019 lalu, hingga kini menumpuk di sejumlah gudang penimbuhan sebanyak 300.000 ton tak terjual.
Dan berbagai upaya yang dilakukan petani garam sudah dilakukan, tapi belum membuahkan hasil.
Alasan pemerintah impor garam, berdalih kualitas garam rakyat masih kurang.
Padahal, apa yang dianjurkan pemerintah agar kualitas garam bagus dan K1, sudah dilakukan. Tapi, pemerintah tetap impor garam.
Sedang perwakilan IKD Pamekasan, mengeluhkan gaji mereka yang tidak sesuai dengan tugas yang dilakukan selama ini. Yang ia rasakan, pendapatannya setara dengan perangkat desa.
"Setidaknya, penghasilan kami itu sama seperti PNS golongan dua. Namun, status kami tidak jelas, apakah kami jabatan politik atau birokrasi" kata Hosnan, Kades Lemper, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.
Syaiful, pengusaha rokok mengatakan, agar pemerintah membuat kebikajan menurunkan cukai rokok, untuk rokok produksi lokal.