Anggaran Dana Pembelian Thermal Gun di Kota Batu Seharga Rp 7.6 Juta per Unit, Dinilai Janggal DPRD

TRIBUNMADURA.COM, BATU – Pimpinan DPRD Kota Batu menilai ada yang janggal dalam rincian anggaran penanganan virus corona atau Covid-19 di Kota Batu.

Satu di antara hal yang dinilai ganjal adalah adanya anggaran untuk pembelian tiga unit thermal gun seharga Rp 7.6 juta per unitnya.

Anggaran itu tercatat berada di BPBD Kota Batu dengan total Rp 22.8 juta.

• Tak Punya Riwayat Perjalanan Karena Terkendala Kondisi, Nenek di Kota Batu Terjangkit Virus Corona

• Hotel di Kota Batu ini Nekat Buka Operasional Meski Dilarang Pemkot, Punya Tamu Pasangan Tak Resmi

• Akibat Virus Corona, Tempat Wisata dan Penginapan di Kota Batu Ditutup hingga Akhir April 2020

“Tidak masuk akal. Dinkes juga mengadakan. Intinya ya harus dicek kebenarannya,” ujar Wakil Ketua 1 DPRD Batu, Nurochman, Selasa (28/4/2020).

Anggaran lain yang disoroti terkait rencana pembelian 10 ribu masker dengan harga per unitnya senilai Rp 8 ribu, totalnya ada Rp 80 juta.

DPRD Batu menyoroti anggaran masker karena belum ada realisasi hingga saat ini.

Belum ada laporan dari eksekutif terkait pembagian masker.

Nurochman berharap agar eksekutif bisa transparan terhadap penggunaan anggaran.

Pasalnya, penggunaan anggaran di tengah pandemi seperti saat ini harus bijak dan tepat sasaran.

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi juga memberikan komentar, transparansi sangat penting agar DPRD Kota Batu bisa melakukan tugasnya untuk mengawasi.

• Dua Santri Pondok Pesantren Temboro asal Kediri Positif Virus Corona, Dinkes Bakal Lakukan Swab

• Pasar Tradisional di Bojonegoro Bakal Diatur Jarak dan Jam Operasionalnya, Ini Detail Pelaksanaannya

Ia juga mempertanyakan, tiga unit yang dianggarkan itu keperuntukkannya untuk siapa.

Menurut Asmadi, pemesanan tiga unit belum ideal jika dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat.

Informasi yang diperolah Surya ( grup TribunMadura.com (, laporan pembelian thermalgun sudah dilaporkan ke DPRD Kota Batu.

Bersamaan dengan laporan tersebut, ada laporan sewa doren milik Universitas Muhammadiyah Malang.

Sewa drone ini dianggarkan untuk dua kali pemakaian dengan total anggaran Rp 36 juta. Sehingga dalam satu kali pemakaian anggarannya Rp 18 juta.

Pada pertemuan sebelumnya, laporan itu hanya berbentuk makro, tidak terperinci.

Dewan kemudian meminta agar eksekutif memberikan laporan penggunaan anggaran secara terperinci.

Sejatinya, Senin merupakan batas akhir bagi eksekutif memberikan laporan.

• Hindari Kecelakaan, Mobil Sedan di Madiun Malah Nyemplung ke Sungai, Begini Keadaan Sang Pengemudi

• Penumpukan Massa di Bundaran Waru pada Hari Pertama PSBB, Pemprov Jatim Bahas Pembagian Jam Kerja

Namun hingga Selasa siang, tidak ada laporan rincian yang datang ke DPRD Batu.

“Hari ini kami mengirim surat karena permintaan kami terkait laporan itu tidak dipenuhi," ujar Asmadi.

"Sebelumnya kami dijanjikan mau diberikan rinciannya tapi sampai Selasa belum diberikan," sambung dia.

"Kami kirim surat ke kepada tim gugus,” tambahnya.

Tidak kalah penting yang menurut Asmadi perlu diperhatikan adalah penyaluran bantuan kepada warga.

Menurut Asmadi, sudah semestinya bantuan sosial disalurkan kepada warga saat ini.

• Penangkapan Jambret Ponsel di Kediri Berlangsung Dramatis, Diwarnai Kecelakaan Beruntun saat Kabur

“Kami tekankan bahwa saat ini bukan saatnyaa mendata. Masyarakat itu menanyakan kapan bantuan datang,” terangnya.

Plt Kepala BPBD Kota Batu, Agung Sedayu menerangkan, pihaknya memang menganggarkan RP 6.7 juta per unit thermalgun. 

Namun, ternyata, harga didapat adalah Rp 1.2 juta.

“Ya benar dianggaran kami harga satuan yang muncul di sistem penganggaran online satu alat seharga Rp 7.6 juta sehingga kami anggarkan pembelian 3 buah saja," kata Agung.

"Tapi realitanya kami dapat harga Rp 1.2 juta belum termasuk pajak sehingga kami dapat membelinya 15 buah dan barangnya datang datang semua,” pungkasnya. (Benni Indo) 

• Tidur saat Adzan Isya Berkumandang, Warga Bawean Dibunuh secara Sadis Tetangga, Tewas di Atas Kasur