Virus Corona di Surabaya

Dinilai Lamban Tangani Covid-19, Elemen Mahasiswa Beri Rapor Merah Gubernur Jatim

Elemen mahasiswa yang mengatasnamakan Kelompok Cipayung Plus Jatim mengkritisi penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov Jatim.

TRIBUNMADURA.COM/TONY HERMAWAN
Ilustrasi - Posko PSBB di Bundaran Waru, Perbatasan Surabaya - Sidoarjo. 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Elemen mahasiswa yang mengatasnamakan Kelompok Cipayung Plus Jatim mengkritisi penanganan Covid-19 yang dilakukan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Cipayung Plus Jatim ini terdiri dari elemen organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yakni HMI, GMNI, KAMMI, KMHDI, GMKI, IMM, dan PMKRI.

Raport merah diberikan karena Jawa Timur menduduki peringkat kedua terbanyak kasus positif Covid-19 secara nasional.

Menurut Yogi Pratama Ketua HMI Jatim, langkah jitu dan terukur lanjutan perlu dilakukan Pemprov Jatim untuk menekan kasus virus corona.

Tentunya hal ini bukan prestasi, melainkan mendekati unsur kegagalan.

Dishub Jatim Usulkan Penerapan PSBB di Jakarta Diperpanjang sampai Hari Raya Idul Fitri Usai

141 Warga Desa Pandan Pamekasan yang Terdampak Covid-19 Dapat BLT Dana Desa Senilai Rp 600 Ribu

7 Muncikari Bandung Pasarkan Wanita Via Aplikasi, Kerap Berpindah Tempat, Digerebek Polisi di Hotel

"Padahal beberapa kabupaten/kota sudah ada yang terapkan PSBB. Tapi kenapa kasusnya semakin bertambah," ungkapnya dikutip dari keterangan tertulis yang diterima TribunJatim.com

Pemprov Jatim dinilai gagal sebagai komando penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di tiga daerah yang telah menerapkan bahkan hingga jilid kedua ini.

Tiga daerah itu, yakni Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Pemprov dianggap kurang berhasil mengkoordinasikan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.

"Sejauh ini belum terlihat strategi yang jitu dari Gubernur Jawa Timur (Khofifah Indar Parawansa) dalam perang melawan Covid-19 di kabupaten atau kota," ujarnya.

Ketua GMKI Jatim, Ridwan mengatakan, dalam penerapan PSBB harus lebih serius. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya pelanggaran seperti aktivitas diluar ketentuan.

"Perusahaan yang masih beroperasi dan kesiapan medis yang belum maksimal, menandakan bahwa Gubernur kurang begitu sigap," ujarnya.

Dihack, Akun FB Kepala Kesga dan Gizi Dinkes Pamekasan Disalahgunakan untuk Pinjam Uang Rp 500 Ribu

Aksinya Terekam CCTV, Pria Surabaya Curi Motor saat Korban Tertidur, Ternyata Residivis Kambuhan

PDP Perempuan 46 tahun asal Pamekasan Meninggal Dunia dan Terkonfirmasi Positif Covid-19

Sementara itu, Naha Ketua Umum GMNI Jatim juga mengungkapkan hal serupa. Dia menganggap, perlu adanya koordinasi yang baik antara Pemprov Jatim dan Pemda dalam memerangi pandemi global ini.

Sebab, dalam situasi macam ini, gotong royong harus dilakukan guna menekan kasus covid-19. Serta, tak perlu saling menyalahkan dan tumpang tindih antara pemangku kebijakan.

"Harus bisa merangkul dan mengajak komunikasi daerah-daerah yang kesulitan menangani Covid-19. Hari ini, saatnya saling gotong-royong, Pemprov jangan sampai kalah sama masyarakat, masyarakat sudah gotong royong menggalang donasi. Tidak usah saling menyalahkan, mending fokus urus Covid-19," tuturnya.

Penulis: Yusron Naufal Putra
Editor: Elma Gloria Stevani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved