Sebanyak 32 Desa di Sampang Madura Belum Distribusikan Bantuan Langsung Tunai untuk Warga Miskin

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Hanggara Pratama

TRIBUNMADURA.COM, SAMPANG – Puluhan desa di Kabupaten Sampang belum mendistribusikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD).

Padahal, sebelumnya, pemerintah  telah mengeluarkan surat keputusan berupa intruksi terhadap kepala desa agar segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai DD untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dalam surat keputusan itu, kepala desa diminta agar menyalurkan Bantuan Langsung Tunai DD sebelum Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah.

• Angka Kecelakaan di Kota Malang Diklaim Turun hingga 60 Persen selama Penerapan PSBB Malang Raya

• DPRD Pamekasan Dapat Keluhan Wali Santri Agar Masa Libur Pondok Pesantren Tak Lagi Diperpanjang

• Risma Marah Besar, Mobil Lab PCR Bantuan BNPB Tak Dimaksimalkan: Kasihan Pasien yang sudah Nunggu

Surat Nomor 1 tahun 2020 tentang percepatan penyaluran BLT DD tahun 2020, per tanggal 15 Mei 2020 pada poin pertama menyebutkan, kepala desa diinstruksikan menyalurkan BLT DD sebelum tanggal 24 Mei 2020.

Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Sampang, Suhanto mengatakan, dari 180 desa yang ada di Kabupaten Sampang sebanyak 32 desa yang masih belum menyalurkan BLT DD.

Menurutnya, puluhan desa yang belum mendistribusikian BLT DD lantaran para kepala desa meminta penyalurannya melalui rekening.

Sebab, pedoman penyaluran BLT DD ada dua pilihan, pertama dengan langsung menyerahkan dan ke dua melalui rekening.

“Jadi para KPM tidak usah khawatir, 32 desa ini akan tetap menyalurkan bantuannya dengan cara dirapel dengan bulan sebelumnya,” ujarnya kepada TribunMadura.com, Jumat (29/5/2020).

• Aksi Licik Pemuda Surabaya Curi Ponsel Penjaga Warung Kopi, Barang Hasil Curiannya Tak Dijual

• Pria Pengangguran di Surabaya Terpergok Curi Tas Wanita, Mengaku Terdesak Biaya Kebutuhan Hidup

Suhanto menambahkan, penyebab lainnya adalah karena sejumlah desa yang ada di Kabupaten Sampang masil melakukan proses penyempurnaan data.

Sebab, sebelumnya pemerintah Desa harus mengumpulkan KK milik warga di desanya masing-masing.

“Tapi dari KK yang dikumpulkan itu nantinya akan diverifikasi terlebih dahulu, jadi belum tentu mendapatkam BLT semua,” tuturnya.

Selain itu, pihak desa pada saat pencairan DD tidak mencantumkan penggunaan anggaran untuk mendistribusikan BLT.

“Pada saat pencairan DD beberapa waktu yang lalu masih belum ada ketentuan BLT yang baru diketahui pada 14 April 2020,” pungkasnya.

• Kelebihan Muatan, Truk Pengangkut Kaca Terguling di Malang, Penumpang Terjepit dan Tak Sadarkan Diri