Breaking News:

LHKPN Anggota DPRD Sumenep

BREAKING NEWS - Tak Semua Anggota DPRD Sumenep Laporan Harta Kekayaan, 6 Politisi Jadi Atensi KPK

KPK melayangkan surat atensi khusus untuk menyoroti keenam anggota DPRD Sumenep karena belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Penulis: Ali Hafidz Syahbana | Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Kantor DPRD Sumenep, Sabtu (20/6/2020). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Angka kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk para anggota DPRD Sumenep Madura belum 100 persen .

Informasi yang diterima TribunMadurancom, ada enam anggota DPRD Sumenep yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara itu.

Bahkan, KPK melayangkan surat atensi khusus untuk menyoroti keenam anggota DPRD Sumenep tersebut.

BREAKING NEWS - Pemain Arema Era Liga Galatama Mahdi Haris Tutup Usia

Ritual Risma Sebelum Keliling Surabaya saat Masa Transisi, Selalu Sediakan Hal ini di Mobil Dinasnya

Pemkot Surabaya Kembalikan Data Kasus Covid-19 Milik Pemprov Jatim, Sebut Tak Sesuai Fakta Lapangan

Sekertaris Dewan DPRD Sumenep, Fajar Rahman membenarkan, sedikitnya dari 50 anggota yang belum menyetor LHKPN enam anggota.

"Iya benar, ada sekitar enam anggota yang belum menyetor," kata Fajar Rahman pada TribunMadura.com, Sabtu (20/6/2020).

Mantan Kepala Satpol PP Sumenep ini menyampaikan, jika ke enam anggota legislator tersebut sudah berkali - kali dikoordinasikan dan masih belum juga diselesaikan.

"Kami sudah memberitahukan dan berikan teguran, namun masih juga," katanya.

Fajar Rahman tidak menyampaikan saat ditanya, siapa saja keenam anggota DPRD Sumenep yang belum menyetor LHKPN tersebut.

"Itu menjadi atensi dari KPK dan kemarin kita sudah koordinasikan dengan yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan," tuturnya.

Membuat LHKPN katanya, sebenarnya tidak sulit dan bahkan pihaknya bisa membantu untuk membuatkan. Tinggal koordinasi dengan staf tenaga ahli di masing-masing fraksi.

"Sebenarnya tidak sulit kok di DPRD itu, tinggal koordinasi saja bagaimana cara membuat. Cara memasukkan harta-harta yang bergerak maupun yang tidak," kata Fajar Rahman.

LHKPN kata dia, merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat negara termasuk DPR.

"Karena ini atensi KPK, kami hanya sebagai pelayan saja dan jika sudah tidak diperhatikan bukan urusan kami. Biar KPK nanti yang menindak," katanya.

Download Backstreet Rookie Sub Indo, Drama Korea Dibintangi Ji Chang Wook dan Kim Yoo Jung

Risma Ungkap Pola Penanganan Covid-19 di Surabaya, Kolaborasi dengan Hotel hingga Sulap Asrama Haji

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved