Berita Jawa Timur

Bantuan Subsidi Upah untuk Pekerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan di Jatim Baru Tersalurkan 32 Persen

Pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah pusat untuk pekerja atau buruh di Jawa Timur baru tersalurkan 32 persen.

TRIBUNMADURA.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat memberikan sambutan dalam kegiatan Penyampaian Laporan Perkembangan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Penyerahan Piala Paritrana Award oleh BPJS Ketenagakerjaan di Grahadi, Selasa (8/9/2020). 

TRIBUNMADURA.COM - Pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah pusat untuk pekerja atau buruh di Jawa Timur baru tersalurkan 32 persen.

Dari total 1,75 juta pekerja Jawa Timur dengan gaji di bawah Rp 5 juta yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, yang sudah tersalurkan dan mendapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) baru 560.670 pekerja.

Tepatnya gelombang pertama ada sebanyak 122.379 pekerja, dan gelombang kedua yang mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) ada sebanyak 428.291 pekerja.

Kekesalan Inul Daratista Lihat Sikap Nella Kharisma Tak Jawab Pesannya: Kok Kayak Orang Ngemis

Peringatan Kapolres Pamekasan: Anggota Polisi yang Terlibat Narkoba Ditindak Tegas Sesuai Kode Etik

Update Sebaran Corona di Indonesia Selasa 8 September, Total 200.035, Jatim 401 Kasus Covid-19 Baru

Para penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) mendapatkan dana Rp 1,2 juta sebagai rapel dana bantuan subsidi untuk bulan September dan Oktober dengan nilai masing-masing Rp 600 ribu per bulan.

Dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) ditransferkan langsung ke rekening penerima bantuan.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Dodo Suharto mengatakan, bahwa kendala yang dihadapi saat ini adalah penerima memiliki sejumlah persyaratan yang belum lengkap.

“Kendala peserta calon penerima yang upahnya di bawah Rp 5 juta, saat kita lakukan validasi ternyata rekeningnya tidak aktif, lalu NIK-nya tidak valid, data-data seperti itu akhirnya membuat data itu dikembalikan ke kami,” kata Dodo, saat diwawancara usai acara Penyampaian Laporan Perkembangan Bantuan Subsidi Upah dan Penyerahan Piala Paritrana Award oleh BPJS Ketenagakerjaan di Grahadi, Selasa (8/9/2020).

Ia berharap data yang dikembalikan segera diurus oleh serikat pekerja maupun oleh perusahaan tempat tenaga kerja bernaung, sehingga pencairan dana Bantuan Subsidi Upah (BSU) bisa segera dilakukan.

Sebab, BPJS Ketenagakerjaan di-deadline pencairan tahap satu sudah tercairkan pada tanggal 15 September 2020 mendatang.

Jika bisa, pada tanggal tersebut 1,75 juta tenaga kerja Jatim yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan yang gajinya di bawah Rp 5 juta sudah bisa tuntas cair semua.

Viral di Media Sosial Seekor Ular Piton di Taman Rekreasi Kota Malang Sakit dan Mulut Penuh Luka

Polres Pamekasan Deklarasi Anti Narkoba, Komitmen Wujudkan Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba

Tetangga Terinfeksi Covid-19, Ibunda Mahfud MD Dipindah ke Rumah Baru di Dusun Rongkarong Pamekasan

“Sementara ini belum ada informasi akan ada perpanjangan atau tidak, namun kami akan menunggu instruksi dari pusat apakah ada perpanjangan atau tidak,” tegasnya.

Pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini dilakukan selama empat bulan mulai September, Oktober, November dan Desember. Untuk tahap kedua kemungkinan akan dicairkan pada bulan November 2020.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong agar serikat pekerja, perusahaan juga Disnaker kabupaten kota dan juga provinsi membantu agar data yang belum tervalidasi bisa dilengkapi dan diperbaiki kelengkapan syaratnya.

Agar pekerja yang seharusnya dapat bisa benar bisa mendapatkan pencairan BSU.

“Proses ini terus berjalan. Kemungkinan akan ada perpanjangan untuk melengkapi persyaratan. Tentu ini adalah tanggung jawab seluruh tim perusahaan strategis di Jatim semoga yang masuk dalam kualifikasi gaji di bawah Rp 5 juta bisa dapat bantuan,” kata Khofifah.

Sesuai tujuan dari pemerintah dalam pemberian bantuan ini, tenaga kerja yang sudah dapat BSU bisa menggunakannya untuk penguatan gizi demi meningkatkan imun tubuh.

“Selain BSU, yang harus jadi kesatuan adalah saya titip tentang penggunaan masker yang aman di tempat kerja. Karena saat ini masih sangat banyak yang pakai masker tapi tidak aman. Misalnya maskernya cara memakainya di bawah hidung, kalau nggak gitu di bawah dagu, maka ini harus terus diingatkan,” tegasnya.

Khofifah menegaskan, covid-19 belum berhenti penyebarannya sehingga penegakan protokol kesehatan harus terus dilakukan. Agar pemulihan ekonomi terus berjalan beriringan dalam pengendalian Covid-19.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved