Breaking News:

Berita Batu

Wakil Ketua II DPRD Kota Batu Minta Pemkot Batu Harus Konsisten Tertibkan Bangunan Tak Berizin

Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Heli Suyanto mengingatkan Pemkot Batu untuk serius menegakan peraturan terkait penertiban bangunan liar.

Shutterstock
Ilustrasi bangunan tak berizin. 

TRIBUNMADURA.COM, KOTA BATU - Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Heli Suyanto mengingatkan Pemkot Batu untuk serius menegakan peraturan terkait penertiban bangunan liar.

Di sisi lain, DPRD Batu melalui komisinya akan mengetatkan pengawasan terhadap  penegakan regulasi terkait maraknya bangunan yang dibangun tak sesuai zonasi tata ruang maupun bangunan tak mengantongi IMB.

Dalam hal ini Komisi A yang membidangi pemerintahan maupun Komisi C yang membidangi pembangunan. Heli menilai eksekutif terkesan pasif terhadap maraknya bangunan yang melanggar perizinan mendirikan bangunan.

Baca juga: Tiga Anggota DPRD Gresik Positif Covid-19, Kondisinya Sehat Tanpa Gejala, Isolasi Mandiri di Rumah

Baca juga: Din Syamsuddin Nikahi Cucu Pendiri Pondok Gontor dengan Mas Kawin Rp 3.012.021 dan 4.8 Gram Emas

Baca juga: Dewan Kesehatan Rakyat Tutup Rekening Donasi untuk Pengobatan Bayi Tanpa Lubang Anus di Sampang

Baca juga: Kasus Covid-19 di Banyuwangi Terus Meningkat, Bupati Pastikan Ruang Isolasi di Rumah Sakit Mencukupi

“Kami akan menugaskan komisi yang terkait untuk melihat apakah bangunan-bangunan yang ditengarai tidak berizin itu sudah sesuai dengan tata ruang,” katanya.

Dijelaskan Heli, ada ketidaksinkronan antara eksekutif dan legislatif dalam kebijakan pengelolaan tata ruang. Antara eksekutif dan legislatif memiliki pemahaman yang berbeda dalam peruntukan zonasi tata ruang.

Heli menjelaskan, idealnya masyarakat yang akan membangun terlebih dulu harus mengajukan perizinan.

Ketika memang dinyatakan layak dari berbagai aspek formal, maka pembangunan bisa dilakukan. Namun fakta riil, izin diurus belakangan sembari menyelesaikan proses pembangunan.

“Ini menunjukkan ada pembiaran-pembiaran dari eksekutif. Misalkan Satpol PP sebagai penegak perda seharusnya sudah tahu aktivitas pada saat dimulainya itu. Apakah sudah sesuai dengan tata ruang,” tanya Heli.

Jika mengacu pada regulasi perizinan IMB, aktivitas pembangunan yang bisa dikategorikan ilegal ini harus dihentikan dulu sambil menunggu perizinan rampung. Pembangunan pun juga harus mengacu pada zonasi tata ruang sebagaimana diatur dalam perda RTRW Kota Batu.

Ketua Komisi C, DPRD Kota Batu Khamim Tohari angkat bicara. Banyak laporan yang masuk terkait pembangunan yang tak mengantongi izin. Khamim melihat, Perda soal bangunan liar perlu ditegakan dan disiplinkan.

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: Elma Gloria Stevani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved