Berita Batu

Wakil Ketua II DPRD Kota Batu Minta Pemkot Batu Harus Konsisten Tertibkan Bangunan Tak Berizin

Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Heli Suyanto mengingatkan Pemkot Batu untuk serius menegakan peraturan terkait penertiban bangunan liar.

Penulis: Benni Indo | Editor: Elma Gloria Stevani
Shutterstock
Ilustrasi bangunan tak berizin. 

TRIBUNMADURA.COM, KOTA BATU - Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Heli Suyanto mengingatkan Pemkot Batu untuk serius menegakan peraturan terkait penertiban bangunan liar.

Di sisi lain, DPRD Batu melalui komisinya akan mengetatkan pengawasan terhadap  penegakan regulasi terkait maraknya bangunan yang dibangun tak sesuai zonasi tata ruang maupun bangunan tak mengantongi IMB.

Dalam hal ini Komisi A yang membidangi pemerintahan maupun Komisi C yang membidangi pembangunan. Heli menilai eksekutif terkesan pasif terhadap maraknya bangunan yang melanggar perizinan mendirikan bangunan.

Baca juga: Tiga Anggota DPRD Gresik Positif Covid-19, Kondisinya Sehat Tanpa Gejala, Isolasi Mandiri di Rumah

Baca juga: Din Syamsuddin Nikahi Cucu Pendiri Pondok Gontor dengan Mas Kawin Rp 3.012.021 dan 4.8 Gram Emas

Baca juga: Dewan Kesehatan Rakyat Tutup Rekening Donasi untuk Pengobatan Bayi Tanpa Lubang Anus di Sampang

Baca juga: Kasus Covid-19 di Banyuwangi Terus Meningkat, Bupati Pastikan Ruang Isolasi di Rumah Sakit Mencukupi

“Kami akan menugaskan komisi yang terkait untuk melihat apakah bangunan-bangunan yang ditengarai tidak berizin itu sudah sesuai dengan tata ruang,” katanya.

Dijelaskan Heli, ada ketidaksinkronan antara eksekutif dan legislatif dalam kebijakan pengelolaan tata ruang. Antara eksekutif dan legislatif memiliki pemahaman yang berbeda dalam peruntukan zonasi tata ruang.

Heli menjelaskan, idealnya masyarakat yang akan membangun terlebih dulu harus mengajukan perizinan.

Ketika memang dinyatakan layak dari berbagai aspek formal, maka pembangunan bisa dilakukan. Namun fakta riil, izin diurus belakangan sembari menyelesaikan proses pembangunan.

“Ini menunjukkan ada pembiaran-pembiaran dari eksekutif. Misalkan Satpol PP sebagai penegak perda seharusnya sudah tahu aktivitas pada saat dimulainya itu. Apakah sudah sesuai dengan tata ruang,” tanya Heli.

Jika mengacu pada regulasi perizinan IMB, aktivitas pembangunan yang bisa dikategorikan ilegal ini harus dihentikan dulu sambil menunggu perizinan rampung. Pembangunan pun juga harus mengacu pada zonasi tata ruang sebagaimana diatur dalam perda RTRW Kota Batu.

Ketua Komisi C, DPRD Kota Batu Khamim Tohari angkat bicara. Banyak laporan yang masuk terkait pembangunan yang tak mengantongi izin. Khamim melihat, Perda soal bangunan liar perlu ditegakan dan disiplinkan.

“Kalau Perda tersebut ditegakkan tentu pelanggaran itu bakal berkurang dan bukannya malah menyepelekan," ujarnya.

Selama ini, Sidang Tipirinv belum memberi efek jera. Katanya, setelah Tipiring dilakukan, kemudian tempat-tempat yang belum mengantongi izin tersebut, beroperasi lagi dengan dalih sambil mengurus izinnya.

Baca juga: Penilaian Adit Jayusman Soal Ayu Ting Ting, Sebut Putri Rozak Sosok yang Rajin Salat dan Sederhana

Baca juga: Cerita Penghulu Pernikahan Din Syamsuddin dan Rashda Diana, Sempat Was-was Saat Prosesi Akad Nikah

Baca juga: Ramalan Zodiak Cinta Besok Senin 4 Januari 2021: Kebahagian Datang Pada Virgo, Kekasih Leo Merindu

Baca juga: Tren Kesembuhan Pasien Covid-19 Meningkat, Status Kota Blitar Kini Berubah Kembali ke Zona Oranye

"Itu sama saja hanya sebatas dagelan saja, dan bagaimana cara untuk mengawasinya,” tanyanya.

Beberapa waktu lalu, Satpol PP Batu melakukan penindakan terhadap sebuah proyek pembangunan perumahan di Desa Beji, Kota Batu. Penindakan dilakukan karena yang bersangkutan tak mengantongi izin.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved