TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Pemerintah memutuskan membatasi kegiatan masyarakat dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali.

Keputusan tersebut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Dikatakan Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, ia begitu kaget setelah mendengar rencana pembatasan aktivitas masyarakat.

Baca juga: Soal Penerapan PSBB Pulau Jawa-Bali, Pemkot Surabaya Gelar Rakor Pembatasan Aktivitas Masyarakat

Baca juga: Viral Video Uang Rp 15 Juta Ludes Dimakan Rayap, 3 Tahun Disimpan di Bawah Kasur, Simak Ceritanya!

Baca juga: Bayi Perempuan Tanpa Lubang Anus di Kabupaten Sampang Madura Meninggal Dunia Seusai Jalani Operasi

Baca juga: Haru! Gisel Minta Maaf, Akui Menyesal Rekam Video Syur Saat Masih Sah Jadi Istri Gading Marten

Whisnu Sakti Buana keberatan jika Kota Surabaya termasuk dalam rencana pembatasan yang akan berlangsung pada 11-25 Januari mendatang. 

Bahkan Whisnu Sakti Buana menyebut, jika diperbolehkan usul ke pusat, agar Kota Surabaya tidak termasuk dalam rencana tersebut. 

"Kita juga masih ada waktu untuk mengusulkan hal ini ke pusat. Intinya kita akan berusaha yang terbaik untuk Kota Pahlawan," ucap Whisnu Sakti Buana dalam rapat koordinasi di Balai Kota, Rabu (6/1/2021) malam. 

Rapat tersebut memang digelar menindaklanjuti pengumuman dari pusat tentang pembatasan aktivitas masyarakat di Pulau Jawa-Bali dalam waktu dekat ini. 

Pemkot Surabaya merespon dengan menggelar rapat koordinasi yang juga dihadiri berbagai pihak.

Kendati begitu, belum ada surat resmi dari pusat tentang rencana tersebut. 

Whisnu Sakti Buana memaparkan, belakangan ini kondisi Surabaya jauh lebih baik. Dimana ada penurunan angka kasus Covid-19.