Blusukan Mensos Risma

Kritik Soal Blusukan yang Dilakukan Mensos Risma, Profesor Beri Saran Program yang Bisa Dilanjutkan

aksi blusukan yang dilakukan Menteri yang akrab disapa Risma ini menimbulkan pro dan kontra. Profesor Mas'ud mengkritisi cara penanganan PMKS

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Aqwamit Torik
TRIBUNMADURA.COM/YUSRON NAUFAL PUTRA
Menteri Sosial Tri Rismaharini 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Menteri Sosial Tri Rismaharini langsung tancap gas dan blusukan usai menduduki jabatan barunya itu.

Namun, aksi blusukan yang dilakukan Menteri yang akrab disapa Risma ini menimbulkan pro dan kontra.

Ada yang menilai blusukan yang dilakukan mantan Wali Kota Surabaya itu baik.

Tapi ada juga yang menilai blusukan tersebut kurang efektif.

Satu di antara tanggapan tersebut datang dari Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Malang Profesor Mas'ud Said. 

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa hari ini aksi mantan Wali Kota Surabaya tersebut viral di media massa dan media sosial, bahkan sempat menjadi trending topic.

Baca juga: CEK REKENING! Gaji PNS Naik, Pegawai Terendah Minimal Rp 9 Juta Per Bulan, Polisi & Tentara Juga

Baca juga: Awalnya Mengeluh Batuk, Perawat Puskesmas Bungkal Ponorogo Meninggal dalam Kondisi Positif Covid-19

Baca juga: BIODATA dan Perjalanan Karier Abu Bakar Baasyir yang Bebas Murni Setelah Dihukum 15 Tahun Penjara

Khususnya aksi Mensos saat menemukan tunawisma di kawasan Jalan Sudirman - Thamrin Jakarta. 

Atas viralnya aksi Mensos Risma tersebut Profesor Mas'ud mengkritisi cara penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) termasuk di dalamnya gelandangan atau tunawisma

Menurut Profesor Mas'ud Said, penanganan tunawisma di Indonesia sebaiknya tidak dilakukan secara parsial, melainkan secara terintegrasi. 

"Kalau setiap hari menemui satu per satu tunawisma, lalu jumlahnya tunawisma se Indonesia berapa. Kalau jumlah puluhan ribu, maka butuh puluhan ribu hari untuk melakukan penanganan," kata Profesor Mas'ud, Jumat (8/1/2021). 

Profesor Mas'ud yang juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Sosial bidang Program Kerja dan SDM pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode pertama ini mengingatkan bahwa di Kementerian Sosial ada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. 

Yang saat Menteri Sosial dijabat oleh Mensos Khofifah Indar Parawansa telah melakukan banyak program solutif dalam penanganan PMKS.

Seperti pembangunan terintegrasi Desaku Menanti di beberapa titik di Indonesia. 

Program tersebut kini sudah ada seperti di Gunung Kidul, Padang, Pasuruan dan juga di Kota Malang, yang bahkan kini menjadi penggerak ekonomi kreatif sebagai desa wisata.

Halaman
123
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved