DPRD Sumenep Minta Pemerintah Daerah Hentikan Alih Fungsi Lahan Pertanian yang Menyebabkan Banjir

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Ketua Fraksi Gabungan (Hanura, NasDem dan PKS) DPRD Sumenep, Akis Jazuli meminta pemerintah daerah untuk segera lakukan evaluasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi hunian perumahan.

Sebab kata Akis Jazuli, salah satu penyebab bencana banjir yang setiap musim hujan terjadi di Sumenep ini dampak dari alih fungsi lahan dan gundulnya hutan.

"Alih fungsi lahan itu tidak seharusnya dibangun jika itu tidak perlu lagi dikembangkan atau sekiranya mengganggu lingkungan dan menyebabkan banjir terjadi," kata politisi partai NasDem, Akis Jazuli pada hari Senin (11/1/2021).

Baca juga: BREAKING NEWS - Satu Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ182 Teridentifikasi Atas Nama Oki Bisma

Baca juga: Pesan Terakhir Mia Zet Wadu, Pramugari Korban Jatuhnya Sriwijaya Air, Sempat Minta Ini ke Orang Tua

Baca juga: Kesaksian Warga di Detik-detik Sriwijaya Air SJ182 Jatuh, Dengar Dentuman Keras, Kaca Rumah Bergetar

Baca juga: Kakaknya Jadi Korban Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air, Abdul Hanif Awalnya Tak Percaya: Saya Abaikan

Alih fungsi lahan pertaniam di Sumenep ini kian marak, lahan - lahan yang awalnya untuk menanam padi kini sudah berubah menjadi hunian atau bangunan lainnya. Alih fungsi ini terjadi dibeberapa lokasi, khususnya di wilayah perkotaan.

"Tata ruang kota yang seharusnya tidak dibangun perumahan, ini perlu analisis dan penelitian yang serius agar kebijakan pemerintah itu tidak merugikan masyarakat banyak," katanya.

Pria yang saat ini juga menjabat Ketua Lakpesdam MWC NU Talango juga meminta pemerintah dalam mengambil kebijakan itu dengan melakukan pendekatan akademik. Misalnya menghadirkan para ahli jikalau di lahan itu dialih fungsukan dan bisa menyebabkan terjadinya bencana banjir.

"Lahan dan hutan kota ini perlu dijaga dengan baik, sehingga tidak menyebabkan banjir. Dengan kondisi banjir akhir - akhir ini saya sangat prihatin, ini harus segera ditangani dan bukan dibiarkan," tegasnya.

Selain itu katanya, bagian dari faktor banjir katanya persoalan sungai yang perlu ada normalisasi.

"Selain itu juga soal sungai harus ada normalisasi atau dikeruk lah. Sehingga pemerintah daerah ini betul - betul memberikan solusi untuk tidak lagi banjir. Bukan persoalan hanya buang sampah sembarangan, tapi banyak hal yang harus ditangani. Ini perlu memang pemerintah dengan setakeholder yang lain duduk bersama membahas persoalan ini," katanya.

Untuk diketahui, maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi hunian ini sudah terjadi puluhan tahun di wilayah kota Sumenep.

Data sesuai laman resmi Pemkab Sumenep pada 2013 lalu alih fungsi lahan mencapai 7.500 hektere tiap tahun.

Pada 2017, komisi II DPRD Sumenep menyebut, setiap tahun ada 5 persen lahan produktif yang dialihfungsikan menjadi area bisnis atau komersial.

Baca juga: Merasa Terpukul dan Stres karena Kasus Video Syur Bareng Gisel, MYD: Papa Saya Sampai Jatuh Sakit

Baca juga: KABAR GEMBIRA BLT UMKM Rp 2,4 Juta Dicairkan Hingga 31 Januari, Cek Penerima di eform.bri.co.id/bpum

Baca juga: Tahun 2021, Gaji Kepala Desa dan BPD di Kabupaten Sumenep Madura Naik, Ini Besarannya

Baca juga: Cerita Mengharukan, Kapten Afwan Pergi ke Bandara dengan Baju Tak Disetrika dan Minta Maaf ke Istri