Breaking News:

Berita Sumenep

Achmad Fauzi Respons soal Keputusan Penundaan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Terpilih

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih hasil Pilkada Sumenep 2020 semula akan digelar pada Rabu (17/2/2021).

TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA
Achmad Fauzi - Dewi Khalifah di Pilkada Sumenep 2020. 

Reporter : Ali Hafidz Syahbana | Editor: Ayu Mufidah KS

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih, Achmad Fauzi - Dewi Khalifah, dipastikan ditunda.

Rencana awal, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih hasil Pilkada Sumenep 2020 digelar pada Rabu (17/2/2021).

Pelantikan Achmad Fauzi - Dewi Khalifah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih bersamaan dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, yakni Abuya Busyro Karim - Achmad Fauzi.

Baca juga: Sumber Uang Warga Satu Desa di Tuban Buat Beli Ratusan Mobil Baru Terungkap, Bak Dapat Harta Karun

Baca juga: BREAKING NEWS - Kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Didemo Mahasiswanya

Baca juga: Hari Kedua Pencarian 3 Korban KM Berhasil II Tenggelam di Sumenep, KN SAR Antasena Turut Diterjunkan

Penetapan Achmad Fauzi Dewi Khalifah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih, Jumat (22/1/2021) malam.
Penetapan Achmad Fauzi Dewi Khalifah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih, Jumat (22/1/2021) malam. (TRIBUNMADURA.COM/ALI HAFIDZ SYAHBANA)

Bupati Sumenep terpilih, Achmad Fauzi mengatakan, penundaan pelantikan ini sesuai keluarnya surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 120/738/OTDA, perihal penugasan pelaksana harian (Plh) Kepala Daerah yang tertanggal 3 Februari 2021.

Surat Kemendagri ini tertandatangani langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjend) Otonomi Daerah Drs Akmal Malik, M.Si.

Dalam surat tersebut, kata Achmad Fauzi, Mendagri meminta Gubernur menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten atau Kota sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati atau Wali Kota untuk mengisi kekosongan sampai pelantikan Bupati dan Wabup terpilih dilakukan.

"Ini bagi daerah yang masa jabatannya berakhir pada bulan Februari 2021," kata Achmad Fauzi, Selasa (16/2/2021).

Penunjukan Sekda sebagai Plh itu, lanjutnya, berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) 49/2008 tentang perubahanan atas PP nomor 6/2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah tertuang dalam pasal 131 ayat 4.

Dalam pasal tersebut dijelaskan, jika terjadi kekosongan, maka sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala daerah sampai dengan presiden mengangkat pejabat kepala daerah.

Halaman
123
Penulis: Ali Hafidz Syahbana
Editor: Ayu Mufidah Kartika Sari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved