Breaking News:

Berita Bangkalan

Bangkalan Raih Opini WTP 4 Kali Beruntun, Ketua BPK Jatim: Bukan Jaminan Terbebas dari Penyimpangan

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali diraih Pemkab Bangkalan atas LKPD Tahun Anggaran 2020.

Editor: Elma Gloria Stevani
TRIBUNMADURA.COM/AHMAD FAISOL
Bupati Bangkalan, RK Abdul Latif Amin Imron (kanan) dan Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan, Muhammad Fahad (kiri) menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangkalan 2020 usai diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Joko Agus Soetyono (tengah) di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Jalan Raya Ir H Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Senin (24/5/2021). 

Reporter: Ahmad Faisol | Editor: Elma Gloria Stevani

TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali diraih Pemkab Bangkalan atas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.

Bupati Bangkalan RK Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) secara langsung menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) atas LKPD Kabupaten Bangkalan yang diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur, Joko Agus Soetyono di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Jalan Raya Ir H Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Senin (24/5/2021).

Ra Latif hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Muhammad Fahad serta Sekretaris Daerah Ir Taufan ZS serta sejumlah kepala dinas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Bangkalan.

“BPK memberikan Pemkab Bangkalan dengan Opini WTP. Selamat kepada Pemkab Bangkalan dan Probolinggo atas capaian Opini WTP yang berhasil dipertahankan selama empat tahun berturut-turut,” ungkap Joko Soeyanto dalam sambutannya.

Baca juga: Kasus Pengeroyokan Anggota TNI AL di Sidoarjo, 2 Pria Dibebaskan Sebab Tak Ikut Lakukan Penganiayaan

Kendati demikian, Joko mendorong semangat Pemkab Bangkalan tetap serius menindaklanjuti temuan-temuan yang tercantum dalam LHP BPK. Sehingga, terwujudnya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntable.

Dalam laporan pemeriksaan, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Di antaranya adalah belum tertibnya pengelolaan dan penataan aset, pengelolaan utang, pajak, dan retribusi.

Selain itu, terdapat pemutakhiran dan penagihan investasi non permanen dana bergulir yang belum memadai, serta terdapat pemotongan dana penghitungan pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Kami berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan dengan memberikan jawaban dan penjelasan selamabat-lambatnya 60 hari setelah hasil laporan diterima,” papar Joko.

Ia menegaskan, opini yang diberikan BPK bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah sudah terbebas dari tindakan kecurangan atau penyimpangan, melainkan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan daerah.  

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved