Berita Bangkalan
Melalui Aplikasi Sukma E-Jatim, Warga bisa Saksikan Layanan OPD Pemkab, Ini Kata Bupati Bangkalan
Artinya, masyarakat Bangkalan pemanfaat layanan cukup melalui ponsel bisa secara langsung memberikan kritik dan saran atas pelayanan
Penulis: Ahmad Faisol | Editor: Samsul Arifin
TRIBUNMADURA.COM, BANGKALAN – Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) menandatangani Komitmen Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Survei Kepuasan Masyarakat Secara Elektronik Jawa Timur (Sukma E-Jatim) di hadapan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di Pendapa Agung, Selasa (29/3/2022).
Dengan memanfaatkan Aplikasi Sukma E-Jatim, pelayanan di sejumlah OPD layanan kini dalam pantauan langsung masyarakat. Artinya, masyarakat Bangkalan pemanfaat layanan cukup melalui ponsel bisa secara langsung memberikan kritik dan saran atas pelayanan yang diberikan OPD.
Ra Latif menegaskan, tuntutan memberikan dan menyediakan pelayanan terbaik untuk masyarakat di era birokrasi reformasi seperti sekarang ini bagi penyelenggara pemerintahan adalah wajib hukumnya.
“Kita dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Umpan balik kepuasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan sangat diharapkan,” tegas Ra Latif didampingi Wakil Bupati Bangkalan, Drs Mohni, MM dan Sekdakab Ir Taufan ZS.
Penandatanganan Komitmen Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Sukma E-Jatim dilakukan Ra Latif bersama Kepala Biro Organisasi Pemprov Jatim, Ramliyanto. Aplikasi Sukma E-Jatim merupakan salah satu inovasi yang digagas Biro Organisasi Pemprov Jatim.
Baca juga: Viral Konvoi Motor Remaja Berseragam SMA/SMK di Bangkalan, Padahal Belum Waktunya Kelulusan Pelajar
Masyarakat Bangkalan yang baru saja mendapatkan layanan dari OPD, tinggal scan barcode melalui ponsel. Kemudian menilai tingkat kepuasan dari 9 indikator, mulai dari persyaratan pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, keamanan pelayanan, kualitas SDM OPD, hingga kualitas sarana dan prasarana.
“Kita wajib menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta administrasi pemerintahan yang tertib dan teratur untuk mengawal terwujudnya good government,” ujar Ra Latif.
Dalam kesempatan tersebut, Ra Latif juga memberikan penghargaan kepada 10 OPD atas capaian maksimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kesepuluh OPD itu yakni Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hotikultura, BPKAD, BKPSDA, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pemdes, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pendidikan.
Ra Latif berharap, seluruh kepala OPD beserta jajarannya tidak boleh reaktif namun harus kreatif dan selalu memunculkan karya inovasi, ide-ide baru guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Selain itu, lanjutnya, diperlukan tanggung jawab melalui pengelolaan maksimal terkait keluhan dan pengaduan masyarakat. Sehingga Pemkab Bangkalan dapat memenuhi tuntutan masyarakat demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik dan berkelanjutan.
“Aplikasi Sukma E-Jatim akan mengukur tingkat kepuasan masyarakat secara cepat dan dapat diketahui secara berkala. Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat nantinya digunakan penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki kinerja,” pungkasnya.
Sementara Kepala Biro Organisasi Pemprov Jatim. Ramliyanto mengapresiasi komitmen Bupati Ra Latif dalam upaya peningkatan layanan OPD dengan mereplikasi inovasi tentang survei kepuasan masyarakat melalui Sukma E-Jatim.
“Bangkalan menjadi kabupaten keempat setelah Jember. Aplikasi Sukma E-Jatim sebenarnya merupakan salah satu instrumen untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di daerah, khususnya di Kabupaten Bangkalan dengan cara-cara yang lebih praktis dan efisien,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, pemanfaatan aplikasi Sukma E-Jatim tidak hanya bisa diterapkan oleh masyarakat sipil namun juga bisa diaplikasikan oleh kalangan ASN yang juga merupakan pemanfaat atas layanan OPD internal di antaranya Sekretariat Daerah ataupun BKPSDA.
“Ibu Gubernur (Jatim) selalu menekankan kepada kami, termasuk semua birokrasi di kabupaten/kota untuk selalu berinovasi. Karena inovasi itu adalah ruh, tanpa inovasi sama halnya OPD kehilangan ruh,” pungkasnya.