Demi Atasi Banjir di Pamekasan, Tak Cukup dari Pemkab. Perlu Dukungan Pemprov dan Pemerintah Pusat

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Untuk mengatasi bencana banjir yang setiap tahun melanda Pamekasan, diperlukan keterlibatan semua pihak.

Baik Pemkab Pamekasan, Pemprov Jatim maupun pemerintah pusat. Sebab, jika hanya mengandalkan pemkab, selain anggaran terbatas juga tidak memiliki sarana.

Solusi untuk mengatasi banjir di Pamekasan ini, terungkap dalam Forum Group Discussion  (FGD), yang digagas Lembaga Pusat Penelitian dan Pengembangan Madura (LP3M) Pamekasan, di di Hotel Odaita, Pamekasan, yang berlangsung selama lima jam, Selasa (2/8/2022).

Ketua LP3M Pamekasan, Suroso, kepada Surya, mengatakan, dalam diskusi ini, untuk atasi banjir musiman, sudah merumuskan beberapa rekomendasi agar bisa ditindaklanjuti oleh pemkab, provinsi mapun keterlibatan pemerintah pusat. Baik dalam penanganan jangka pendek maupun jangka panjang.

Baca juga: Wabup Pamekasan Ungkap Sejumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur, Demi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Berita menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com

Dijelaskan, untuk penanganan jangka pendek, cukup ditangani Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas PU-Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jatim, Wilayah Madura – Bawean di Pamekasan. Untuk jangka panjangnya perlu dukungan pemprov dan pemerintah pusat dengan membuat beberapa embung di sejumlah titik yang disertai penghijauan lahan.

“Masalah banjir ini, bukan persoalan kecil, tapi persoalan besar. Sehingga jika pemkab terbentur dengan dana, baiknya mencari terobosan melalui pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” kata Suroso.

Menurut Suroso, seperti yang diungkapkan perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas PU-Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jatim, Wilayah Madura – Bawean, pada 2022 ini sudah melakukan langkah dalam atasi banjir. Seperti penanganan tanggul kritis, di enam lokasi. Pengajuan usulan normalisasi di Kali Semajid, Kali Jombang dan Afvour Paolaseng, serta pemasangan alat ukur tinggi air di Kali Jombang.

Sedang untuk penanganan pada 2023, akan dilakukan normalisasi Kali Jombang, Kali Semajid. Kemudian melakukan kajian dokumen lingkungan dan pengadaan tanah untuk retarding basin (kolam tampung air, yang biasanya dibuat di dekat sungai. Penanganan  tanggul kritis dua lokasi di Kali Semajid dan penanganan tanggul kritis dua lokasi, di Kali Klampar, serta pemeliharaan pos untuk pemantauan tinggi muka air sungai.

Wakil Bupati Pamekasan, RB Fattah Jasin, yang ditemui di sela-sela FGD mengungkapkan, sependapat jika ingin mengatasi banjir di Pamekasan, membuat embung di sejumlah titik. Dan untuk embung skala kecil, masih menjadi kewenangan pemkab, namun embung berskala cukup besar, diperlukan penanganan dari provinsi.