Berita Madura

Beredar Kabar Tak Sedap BLT di Pamekasan Diduga Dipotong dan Tak Sampai ke Penerima, Dinsos Merespon

Selain itu beredar pula kasak-kusuk masyarakat penerima bantuan tidak menerima bantuan BLT BBM tersebut

Penulis: Kuswanto Ferdian | Editor: Samsul Arifin
TribunMadura.com/Kuswanto Ferdian
PLT Kadinsos Pamekasan, Herman Hidayat saat diwawancarai sejumlah media. Beredar kabar tak sedap soal dugaan pemotongan BLT di Pamekasan 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Sebagian masyarakat Kabupaten Pamekasan, Madura diisukan mendapat pemotongan bantuan langsung tunai (BLT) BBM.

Selain itu beredar pula kasak-kusuk masyarakat penerima bantuan tidak menerima bantuan BLT BBM tersebut.

Merujuk pada ketentuan, BLT BBM yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) ini sebesar Rp 300 ribu untuk November dan Desember 2022.

Pada waktu bersamaan, bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH) juga disalurkan. 

PLT Kadinsos Pamekasan, Herman Hidayat mengatakan, bantuan apa pun yang kaitannya dengan bansos, harus dikawal oleh banyak pihak, termasuk oleh media.

Kata dia, misal ada pemotongan bansos apa pun, secara prosedural tidak boleh, sebab melanggar ketentuan.

"Bantuan itu haknya orang miskin, cuman memang perlu lah konfirmasi dulu datanya, siapa dan dimana lokasinya," kata Herman Hidayat, Sabtu (3/12/2022).

Menurut dia, untuk akhir bulan ini, penyaluran BLT BBM, BPNT dan PKH penyalurnya melalu PT Pos.

Bahkan pihaknya baru mengetahui adanya isu pemotongan bantuan itu dari media.

Baca juga: Petugas Bea Cukai Madura Amankan Truk Bermuatan Jutaan Batang Rokok Ilegal di Pintu Masuk Suramadu

Informasi lengkap dan menarik lainnya Berita Madura dan Berita Pamekasan hanya di GoogleNews TribunMadura.com

"Nanti kami dibantu data dan informasi yang lebih konkret biar kami konfirmasi dan akan kami tindak lanjut agar hal demikian tidak terulang lagi ke depan," tegasnya.

Penuturan Herman, nantinya bila memang ada oknum yang ketahuan memotong bantuan itu akan pihaknya evaluasi.

Setelah itu pihaknya akan melakukan koordinasi ke bidang yang menangani bantuan tersebut serta ke OPD terkait dan akan ditindaklanjuti ke Inspektorat. 

"Ya nanti akan dapat sanksi kalau memang ada pemotongan bantuan itu bila dilakukan dengan sengaja. Makanya kita perlu data yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan," pintanya.

Pihaknya berharap, adanya isu pemotongan bantuan itu tidak terulang kembali.

Karena yang mendapat bantuan tersebut merupakan masyarakat kurang mampu yang dapat bantuan dari Kemensos RI 

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved