Bupati Bangkalan Ditangkap KPK

Mohni Kini Jabat Plt Bupati Bangkalan Pasca Bupati Abdul Latif Amin Imron Jadi Tersangka KPK

SPT Plt Bupati Bangkalan tersebut diberikan setelah Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin tersangkut kasus KPK dan telah resmi ditetapkan tersangka KPK

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Aqwamit Torik
TribunMadura.com/Ahmad Faisol
Wakil Bupati Bangkalan, Drs Mohni (kiri) yang kini menjabat sebagai Plt Bupati Bangkalan 

TRIBUNMADURA.COM, SURABAYA - Wakil Bupati Bangkalan Mohni secara resmi menerima Surat Perintah Tugas (SPT) dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk melaksanakan tugas sebagai Plt Bupati Bangkalan.

Penyerahan SPT dengan nomor 131/1357/011.2/2022 tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (8/12/2022).

SPT Plt Bupati Bangkalan tersebut diberikan setelah Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin tersangkut kasus KPK dan telah resmi ditetapkan tersangka dan ditahan. 

Lebih lanjut Wagub Emil Dardak mengatakan, penyerahan SPT ini adalah menghindari adanya kekosongan jabatan. Dimana  bagaimanapun pemerintahan harus tetap berjalan. 

Sehingga atas instruksi langsung dari Gubernur Khofifah yang sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maka hari ini SPT diserahkan untuk Wabup Bangkalan melaksanakan tugas sebagai Plt Bupati.

Baca juga: Anggota DPRD Bangkalan Minta Kinerja Pemkab Bangkalan Tak Goyah Pasca KPK Tangkap Bupati

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com


"Ibu Gubernur yang memberikan amanah kepada saya, untuk sesegera mungkin tanpa menunda menyerahkan SPT ini atas nama Ibu Gubernur. Dan memang SPT ini ditandatangani Ibu Gubernur sendiri," ujar Wagub Jatim.

Emil menambahkan, SPT Plt Bangkalan diturunkan agar masyarakat Bangkalan tetap memiliki pemerintahan yang berjalan dengan efektif, tanpa jeda ataupun tidak ada kekosongan.

"Jadi kita doakan semoga Bapak Wakil Bupati selaku Plt Bupati, diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas. Tadi kami juga membahas dengan Pak Sekda karena ini menjelang akhir tahun 2022 supaya bisa dipastikan semua program-program bisa terselesaikan dengan baik," kata Emil.

Emil berharap, dengan bantuan dan kolaborasi Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan, maka ia berharap Pemkab tetap bisa menjalankan pemerintahan dan terus melaksanakan program yang telah digagas selama ini.

"SPT ini berlaku sampai proses hukum yang berproses selesai, dan kita menunggu proses yang berlangsung," tegasnya.

Lebih lanjut terkait komitmen Pemrov Jatim dalam kaitannya pengisian jabatan, ditegaskan Emil bahwa pihaknya sama-sama berjuang untuk mewujudkan _good governance_ di Jatim.

Pemprov Jatim juga memiliki Monitoring Center For Prevention (MCP) segala sesuatu yang berkaitan dengan manajemen ASN itu juga menjadi bagian dari komponen skor.

Oleh karena itu, Wagub Emil menambahkan, Pemprov Jatim berikhtiar untuk meminimalkan segala hal yang berpotensi terjadi penyimpangan. Dimana beberapa waktu yang lalu, lanjut Emil, pihaknya telah melaksakan rakor yang diikuti oleh wilayah.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved