Bupati Pamekasan Terkejut RSUD Waru Diputus Kerjasama oleh BPJS Kesehatan, Padahal Mau UHC

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, Madura, Baddrut Tamam - Fattah Jasin secara bersamaan mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waru yang berlokasi di Kecamatan Waru, Rabu (4/1/2023) sore.

Dua pemegang tampuk kekuasaan di bumi Gerbang Salam itu didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, dr. Saifuddin, Kepala Bidang IKP Diskominfo Pamekasan, Arief Rachmansyah, Kabag Prokopim, Nur Arifin, Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes, Amir Chamdani, dan Camat Waru.

Bupati dan Wakil Bupati mendatangi rumah sakit berplat merah itu menyerap aspirasi pegawai.

Serta memastikan penerapan universal health coverage (UHC) terlaksana pada tanggal 7 Januari 2023 sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. 

Hal itu seiring adanya pemutusan kontrak RSUD Waru sebagai mitra Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

"Tugas direktur dan kita semua, kita tiga hari lagi sudah UHC. Saya ingin mendengar dari pak direktur bagaimana persiapan UHC ini," kata Bupati Baddrut Tamam.

"Misalnya orang datang alurnya bagaimana, tim teknis itu bagaimana, karena nanti kalau tidak diatur secara detail, pas saling lempar," sambung dia sewaktu memberikan arahan kepada pegawai di RSUD tersebut.

Dia mengaku terkejut mendapat kabar adanya pemutusan kemitraan oleh BPJS terhadap RSUD Waru, sebab dalam waktu dekat Pamekasan akan menerapkan UHC.

Penerapan program UCH ini, masyarakat tidak harus membayar biaya pengobatan ketika datang ke fasilitas kesehatan, hanya cukup dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP).

Baca juga: Bupati Pamekasan bersama Wakilnya Sambangi Lokasi Bencana Alam di Waru, Janji Segera Diperbaiki

"BPJS itu mitra kerja pemerintah, seperti besanan. Kita mau bekerja luar bisa, memastikan UHC clear, pastikan UHC ini jangan sampai ada orang yang tidak terlayani. Kita juga harus memastikan di rumah sakit ini berjalan maksimal dan ideal," tegasnya.

Menurutnya, soliditas dalam sebuah instansi itu menjadi harga mati lantaran kebaikan yang tidak terorganisasi dengan baik akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisasi.

Sehingga, RSUD sebagai instansi pelayanan kesehatan harus bekerja maksimal dalam semua hal, termasuk penerapan UHC tersebut.

Pihaknya telah berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat melalui program UHC dengan anggaran mencapai Rp 77 miliar yang diberikan kepada BPJS. 

"Artinya, kalau kita tarik uang itu, BPJS kan nolah-noleh juga. Makanya, pastikan di sini ICU-nya beres, dokter spesialis beres. Bismillah kita RSUD Waru ini maju, berkembang, dan menjadi rumah sakit yang luar biasa," ungkapnya.