Diduga Selewengkan Bansos, Oknum Kades di Kecamatan Giligenting Sumenep Dipolisikan Warganya

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP -  Oknum Kades di Kecamatan Giligenting  Kabupaten Sumenep, Madura dipolisikan warganya ke Polres Sumenep.

Oknum kades di pulau Giliraja Sumenep itu dilaporkan ke polisi atas dugaan penyelewengan Bantuan Sosial ( BPNT, PKH, BLT-BBM) di Desa Jate, Kecamatan Giligenting pada tanggal 4 Desember 2022 lalu.

Laporan warga Desa Jate pulau Giliraja Sumenep ini didampingi langsung aktivis Aliansi Pemuda Jate (APJ)ke Mapolres Sumenep atas dugaan pemotongan Bansos tersebut.

Ketua APJ Rofiki menuturkan bahwa dugaan penyelewengan penyerahan Bansos ini terkuak saat masyarakat penerima tidak mendapat undangan resmi dengan logo PT. POS Indonesia.

Bahkan paparnya, yang terjadi di lapangan itu undangan disampaikan oleh pihak desa secara lisan kepada kelompok penerima manfaat (KPM).

"H-1 pencairan di desa lain itu dapat undangan resmi seperti Desa Banbaru, Lombang dan Banmaleng. Nah ini di Desa Jate sendiri tidak begitu caranya," tutur Rofiki pada media ini, Rabu (11/1/2023).

Dugaan penyelewengan itu makin kuat katanya, saat penyerahan Bansos berlangsung tanpa ada penjelasan dari pihak desa. Artinya, bantua soal jenis apa saja yang akan diterima oleh masyarakat (KPM).

Padahal kata Rofiki, waktu itu ada tiga jenis bansos yang akan dibagikan yakni BPNT, PKH dan BLT BBM tahap 2.

"Mestinya bantuan itu dijelaskan dulu. Karena setiap KPM itu berbeda, ada yang dapat BPNT, ada yang BLT BBM, ada yang PKH. Ada juga yang dapat BPNT dan BLT BBM sekaligus," pungkasnya.

Baca juga: Pelaku Pembuang Bayi di Sumenep Kini Diburu Polisi, Kondisi Bayi Dalam Keadaan Sehat

Informasi lengkap dan menarik lainnya Berita Madura dan Berita Sumenep hanya di GoogleNews TribunMadura.com

Berdasarkan data yang dikantongi APJ lanjutnya, tercatat sekitar 50 KPM yang tidak menerima bantuan tersebut. Namun ketika dicek di sistem resmi Kementerian Sosial (Kemensos RI) datanya masuk.

"Ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Sebab, laporan sudah masuk dan saat ini sudah selesai pemanggilan saksi-saksi," tegasnya.

Hal senada diungkapkan Sudarsono, pria yang juga ikut mendampingi warga seempat melaporkan atas dugaan penyelewengan Bansos tersebut.

Menuutnya, memang sengaja dimainkan oleh pihak desa agar masyarakat yang kemungkinan besar menerima ganda (double) pada BPNT dan BLT BBM tidak tahu nominal asli penerima.