Kepala BPBD Pamekasan Ungkap Faktor Banjir di Pamekasan, Maraknya Tambang Ilegal Jadi Penyebab

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian 

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan, Madura, mengurai persoalan musibah banjir yang terjadi setiap musim penghujan di wilayah setempat.

Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan, Amin Jabir mengatakan telah melakukan beberapa hal dalam mengatasi persoalan banjir. 

Penuturan dia, bencana tahunan ini tidak sebatas menjadi kewenangan pemerintah kabupaten (pemkab).

Melainkan juga pemerintah provinsi memiliki peran strategis menanggulangi bencana tersebut.

Menurutnya, lima sungai yang ada di Pamekasan menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Namun rekomendasi normalisasi sungai oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat memantau banjir langsung di daerahnya sampai sekarang tidak dilakukan. 

Yaitu, kali semajid, kali keluang, sumber payung, embung bunter, dan kali jombang.

"Seberapapun dana yang kita punya sampai selangit, sehebat apapun  teknologi yang kita punya sampai Belanda, dan seberapa banyak pasukan yang kita punya, maka sulit memastikan persoalan bencana ini selesai, jika kita mengesampingkan peran Allah SWT," kata Amin Jabir mengawali pernyataannya dalam acara diskusi mengurai kedaruratan bencana bersama Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP) di Balai Redjo, Pamekasan, Jum'at (13/1/2023).

Jabir mencontohkan proyek normalisasi sungai Kemuning di Kabupaten Sampang yang dikucurkan dana mencapai Rp 45 miliar setiap tahun, tetapi musibah tahunan itu sampai sekarang belum bisa diselesaikan.

Baca juga: Kejari Pamekasan Sukses Jalankan Program Jaga Desa, Sebanyak 178 Desa Serius Dikawal

 Padahal, proyek itu telah melibatkan para pakar di bidangnya.

"Makanya kita di Pamekasan mencoba menspiritualisasi penanganan kedaruratan, ya karena teknologinya tidak punya, uangnya sedikit. Murattal qur'an dilakukan, berdoa. Itu pertama yang ingin kita sampaikan," paparnya.

Pendapat Jabir, terjadinya bencana yang terjadi di Pamekasan lantaran rusaknya lingkungan yang terjadi di beberapa titik.

Pengamatan dia, kerusakan lingkungan tersebut berkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat, baik ekonomi pejabat maupun ekonomi kaum melarat. 

Selain itu, rusaknya lingkungan tersebut salah satunya akibat banyaknya perumahan berdiri di beberapa titik, serta penambangan liar yang terjadi hingga pelosok desa.