PT Pos Indonesia Sumenep Beberkan Data Penerima Dana Bansos yang Diduga Diselewengkan di Desa Jate

Ketua APJ Rofiki menuturkan bahwa dugaan penyelewengan penyerahan Bansos ini terkuak saat masyarakat penerima tidak mendapat undangan resmi dengan logo PT. POS Indonesia.

Bahkan paparnya, yang terjadi di lapangan itu undangan disampaikan oleh pihak desa secara lisan kepada kelompok penerima manfaat (KPM).

"H-1 pencairan di desa lain itu dapat undangan resmi seperti Desa Banbaru, Lombang dan Banmaleng. Nah ini di Desa Jate sendiri tidak begitu caranya," tutur Rofiki pada media ini, Rabu (11/1/2023).

Dugaan penyelewengan itu makin kuat katanya, saat penyerahan Bansos berlangsung tanpa ada penjelasan dari pihak desa. Artinya, bantua soal jenis apa saja yang akan diterima oleh masyarakat (KPM).

Padahal kata Rofiki, waktu itu ada tiga jenis bansos yang akan dibagikan yakni BPNT, PKH dan BLT BBM tahap 2.

"Mestinya bantuan itu dijelaskan dulu. Karena setiap KPM itu berbeda, ada yang dapat BPNT, ada yang BLT BBM, ada yang PKH. Ada juga yang dapat BPNT dan BLT BBM sekaligus," pungkasnya.

Berdasarkan data yang dikantongi APJ lanjutnya, tercatat sekitar 50 KPM yang tidak menerima bantuan tersebut. Namun ketika dicek di sistem resmi Kementerian Sosial (Kemensos RI) datanya masuk.

"Ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Sebab, laporan sudah masuk dan saat ini sudah selesai pemanggilan saksi-saksi," tegasnya.

Hal senada diungkapkan Sudarsono, pria yang juga ikut mendampingi warga seempat melaporkan atas dugaan penyelewengan Bansos tersebut.

Informasi lengkap dan menarik lainnya Berita Madura dan Berita Sumenep hanya di GoogleNews TribunMadura.com

Menuutnya, memang sengaja dimainkan oleh pihak desa agar masyarakat yang kemungkinan besar menerima ganda (double) pada BPNT dan BLT BBM tidak tahu nominal asli penerima.

Padahal, lanjut mantan Anggota BPD Jate ini, dalam undangan resmi yang berlogo PT POS Indonesia tertera jelas.

"Dari kondisi ini KPM itu hanya menerima satu bantuan. Padahal, ia mendapat dua bantuan sekaligus dan terus kemana hak mereka," tanyanya.

Keanehan lain juga diungkapkan temuan di lapangan, bahwa ada warga yang secara administrasi ketika dicek di sistem resmi kementerian sosial datanya tidak masuk. Tapi ada oknum perangkat desa yang tiba-tiba mengantar uang sebesar Rp. 900.000.

"Aneh kan, yang masuk daftar penerima tidak mendapatkan haknya, yang tidak terdaftar malah dianterin uang," katanya.