PT Pos Indonesia Sumenep Beberkan Data Penerima Dana Bansos yang Diduga Diselewengkan di Desa Jate

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Kasus dugaan penyelewengan Bantuan Sosial (Bansos) baik BPNT, PKH maupun BLT BBM di Desa Jate Kecamatan Giligenting pulau Giliraja Sumenep terus bergulir.

Pihak PT. Pos Indonesia Kabupaten Sumenep ikut angkat bicara dan mengungkap bahwa total data penerima bantuan sosial di Desa Jate tersebut jumlah 409 orang penerima.

"Saya cek datanya, di Desa Jate total ada 409 penerima," tutur Syaifuddin, Bagian Penjualan Jasa Keuangan PT. Pos Indonesia Kabupaten Sumenep saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat (13/1/2023).

Dari jumlah total 409 orang tersebut katanya, merupakan data keseluruhan penerima bantuan, baik Bansos BPNT, PKH maupun BLT BBM.

"Ada yang penerima BPNT, PKH atau BLT BBM. Di undangan yang dikeluarkan PT Pos itu sudah ada nominalnya dan ada rinciannya di situ. Ada yang menerima PKH dan BLT BBM, dan seterusnya, jadi bervariasi setiap penerima tidak sama nominalnya," paparnya.

Bagaimana soal dugaan penyelewengan Bansos Desa Jate pulau Giliraja yang tengah jadi perhatian dan bahkan sudah dilaporkan warganya sendiri. Pria memakai baju batik lengan pendek ini menyampaikan prosedur pendistribusian bantuan sesuai aturan yang berlaku.

Sebelum pendistribusian, pihak PT Pos Sumenep telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial.

Sedangkan untuk pendistribusiannya kata Syaifuddin, pihaknya bekerjasama dengan Pemerintah Desa. Alasannya, karena yang paham terhadap warganya adalah Pemerintah Desa setempat.

"Penerima itu, kami siapkan undangannya, Pemdes yang mendistribusikan kepada warga penerima. Begitu prosedurnya. Setelah itu kami jadwalkan kapan proses pencairannya," paparnya.

Baca juga: LBH Sakera Siap Dampingi Warga Soal Laporan Dugaan Oknum Kades Selewengkan Bansos di Sumenep

Sesuai SOP (standar operasional prosedur) lanjutnya, saat pencairan penerima bansos membawa kartu identitas berupa KTP. Selanjutnya akan diverifikasi sesuai dengan NIK yang tertera di undangan.

"Jika penerima sedang berhalangan semisal di luar kota, bisa diwakilkan pencairannya kepada keluarga lain yang masih satu KK. Kalau tidak satu KK tidak bisa," tandasnya.

Ditulis sebelumnya, oknum Kades di Kecamatan Giligenting  Kabupaten Sumenep, Madura dipolisikan warganya ke Polres Sumenep.

Oknum kades di pulau Giliraja Sumenep itu dilaporkan ke polisi atas dugaan penyelewengan Bantuan Sosial ( BPNT, PKH, BLT-BBM) di Desa Jate, Kecamatan Giligenting pada tanggal 4 Desember 2022 lalu.

Laporan warga Desa Jate pulau Giliraja Sumenep ini didampingi langsung aktivis Aliansi Pemuda Jate (APJ)ke Mapolres Sumenep atas dugaan pemotongan Bansos tersebut.

Ketua APJ Rofiki menuturkan bahwa dugaan penyelewengan penyerahan Bansos ini terkuak saat masyarakat penerima tidak mendapat undangan resmi dengan logo PT. POS Indonesia.

Bahkan paparnya, yang terjadi di lapangan itu undangan disampaikan oleh pihak desa secara lisan kepada kelompok penerima manfaat (KPM).

"H-1 pencairan di desa lain itu dapat undangan resmi seperti Desa Banbaru, Lombang dan Banmaleng. Nah ini di Desa Jate sendiri tidak begitu caranya," tutur Rofiki pada media ini, Rabu (11/1/2023).

Dugaan penyelewengan itu makin kuat katanya, saat penyerahan Bansos berlangsung tanpa ada penjelasan dari pihak desa. Artinya, bantua soal jenis apa saja yang akan diterima oleh masyarakat (KPM).

Padahal kata Rofiki, waktu itu ada tiga jenis bansos yang akan dibagikan yakni BPNT, PKH dan BLT BBM tahap 2.

"Mestinya bantuan itu dijelaskan dulu. Karena setiap KPM itu berbeda, ada yang dapat BPNT, ada yang BLT BBM, ada yang PKH. Ada juga yang dapat BPNT dan BLT BBM sekaligus," pungkasnya.

Berdasarkan data yang dikantongi APJ lanjutnya, tercatat sekitar 50 KPM yang tidak menerima bantuan tersebut. Namun ketika dicek di sistem resmi Kementerian Sosial (Kemensos RI) datanya masuk.

"Ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Sebab, laporan sudah masuk dan saat ini sudah selesai pemanggilan saksi-saksi," tegasnya.

Hal senada diungkapkan Sudarsono, pria yang juga ikut mendampingi warga seempat melaporkan atas dugaan penyelewengan Bansos tersebut.

Informasi lengkap dan menarik lainnya Berita Madura dan Berita Sumenep hanya di GoogleNews TribunMadura.com

Menuutnya, memang sengaja dimainkan oleh pihak desa agar masyarakat yang kemungkinan besar menerima ganda (double) pada BPNT dan BLT BBM tidak tahu nominal asli penerima.

Padahal, lanjut mantan Anggota BPD Jate ini, dalam undangan resmi yang berlogo PT POS Indonesia tertera jelas.

"Dari kondisi ini KPM itu hanya menerima satu bantuan. Padahal, ia mendapat dua bantuan sekaligus dan terus kemana hak mereka," tanyanya.

Keanehan lain juga diungkapkan temuan di lapangan, bahwa ada warga yang secara administrasi ketika dicek di sistem resmi kementerian sosial datanya tidak masuk. Tapi ada oknum perangkat desa yang tiba-tiba mengantar uang sebesar Rp. 900.000.

"Aneh kan, yang masuk daftar penerima tidak mendapatkan haknya, yang tidak terdaftar malah dianterin uang," katanya.

Terpisah dikonfirmasi Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti Sutioningtyas mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menerima laporan dugaan kasus bansos yang terjadi di Desa Jate, pulau Giliraja.

Bahkan kata mantan Kapolsek Kota Sumenep ini, laporannya sudah masuk tahap pemanggilan.

"Pelapor sudah dipanggil untuk klarifikasi," ungkapnya.

Untuk tahapan berikutnya kata AKP Widiarti Sutioningtyas, saat ini memanggil pihak terlapor dalam hal ini adalah aparatur desa setempat.

Namun lanjutnya, masih belum dipastikan kapan waktunya untuk dilakukan pemanggilan tersebut.

"Itu sudah direncakan sama penyidik, untuk waktunya masih belum," katanya.

Terpisah, Kepala Desa Jate, Lismawati belum menanggapi upaya konfirmasi media meski telah ditelepon berulang kali hingga berita ini ditulis.