DPRD Pamekasan Khawatir Munculnya Anggaran Siluman: Selesai di Atas Meja, Tapi Tak Dilaksanakan

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN – Kalangan DPRD Pamekasan, menengarai pada 2023 ini akan muncul beberapa anggaran siluman, yang dikeluarkan eksutif untuk beberapa program. Baik program fisik ataupun non fisik. Indikasinya, walau APBD 2023 sudah disahkan, namun patut diduga nanti muncul penggunaan anggaran untuk program yang tidak pernah dibahas di dewan.

Dugaan ini diungkapkan Mohammad Khomarul Wahyudi, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan, karena berdasar pengalaman tahun sebelumnya, terdapat program yang tidak pernah dibahas di DPRD, namun tiba-tiba muncul penggunaan anggaran.

Sehingga menimbulkan polemik di kalangan dewan sendiri.

“Pembahasan APBD 2023 sudah disahkan dan didok pada Desember 2022 kemarin. Namun sampai akhir Februari 2023 ini, kami belum mendapatkan salinan dokomen itu. Kami tidak paham, kenapa eksekutif lambat menyerahkan salinan dokumen ini,” kata Wahyu, panggilan Mohammad Khomarul Wahyudi, kepada SURYA, Selasa (28/2/2023).

Baca juga: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pamekasan Edukasi Pekerja Mengenai Hak Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunMadura.com

Menurut politisi Partai Bulan Bintang (PBB), dengan belum menerimanya salinan dokumen penetapan ABPD 2023, lantas atas dasar apa pemkab menjalankan ABPD selama dua bulan ini, dari Januari – Februari 2023 ini.

Padahal yang digunakan untuk menggarap program itu uang negara.

Sehingga menimbulkan tanda tanya, apakah benar program yang dilaksanakan ini sesuai dengan APBD yang disahkan.

Ternyata kata Wahyu, kenapa anggaran belum banyak diserap, setelah diamati rupanya di tingkat eksekutif masih timbul perdebatan yang belum selesai. Lantaran terjadi tarik menarik, mengenai anggaran yang akan dialokasikan untuk beberapa dinas.

Seharusnya anggaran yang sudah disahkan itu, jangan diotak-atik lagi dan tidak boleh terjadi perubahan dengan  alasan karena adanya rekofusing.

Selanjutnya Wahyu menyoroti beberapa sub nomenklatur dinilai besarnya anggaran yang diajukan tidak relevan dengan azas manfaatnya, karena membuat boros anggaran. Seperti jasa administrasi di pemkab, sebesar Rp 45 miliar.

Belanja jasa iklan, reklame, jasa pemotretan dan pembuatan film sebesar Rp 25 miliar. Lalu, anggaran untuk makan dan minum dalam rapat sebesar Rp 22 miliar.

Dikatakan, terdapat sejumlah program yang masih menimbulkan polemik. Sementara posisi APBD saat ini berada di angka devisit. Ada banyak program pemkab yang peruntukannya  tidak jelas, sedangkan dananya mengambil dari APBD, seperti di dinas pendidikan (Disdik) ngotot mengajukan anggaran Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp 450 juta. Sedangkan dana untuk kebutuhan guru honorer,  anggarannya masih jauh dari kebutuhan.

“Jadi patut diduga, jika sejumlah anggaran di Pamekasan dinilai tidak pro kepada kepentingan rakyat. Karena sering kali yang kita perjuangkan itu, tidak semuanya diakomodir. Dan hanya selesai di atas meja, tapi tidak dilaksanakan,” papar Wahyu