Merananya Nasib Nelayan Pamekasan, Ingin Melaut Tapi Sulit Dapatkan Bahan Bakar

Ringkasan Berita:

• Banyak nelayan di Kecamatan Pademawu dan Tlanakan harus mengantre panjang di SPBU karena stok solar langka, sehingga mereka kesulitan melaut.
• SPBU khusus nelayan di Branta Pesisir sering kehabisan stok, memaksa nelayan mencari solar ke wilayah lain meski harus antre dari pagi hingga sore.
• Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa penyaluran Biosolar mengikuti kuota resmi dari pemerintah dan tidak bisa ditambah atau dikurangi karena terkait beban subsidi negara.

 TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN- Nelayan Pamekasan mengalami nasib memilukan.
 
Sebab, kini mereka sulit mendapatkan bahan bakar.
 
Kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Biosolar tidak hanya dirasakan sopir truk.
 
Dilansir dari Kompas.com, nelayan juga mengalami hal sama di Kabupaten Pamekasan. Rahman, warga Desa Pegagan, Kecamatan Pademawu mengaku tiga hari lalu harus mengantre Biosolar di salah satu stasiun pengisian bakar bakar umum (SPBU) di Pamekasan.
 
"Saya sama saudara saya mengantre solar dari pagi sampai sore tiga hari lalu," katanya. Antrean panjang diakui akibat sulitnya stok solar di SPBU sehingga saat solar ada, antreannya panjang.

Menurutnya, solar adalah kebutuhan pokok bagi nelayan. Sebab solar digunakan untuk bahan bakar perahu saat menangkap ikan setiap hari.

Nelayan berinisial MA, warga Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan Pamekasan juga mengaku kesulitan mendapatkan solar selama sepekan terakhir. "Sudah seminggu kami mengalami kesulitan solar," ungkapnya.
 
Dia mengungkapkan, di Desa Branta Pesisir ada SPBU khusus nelayan untuk menjual solar. Namun stok selalu habis. Ini membuat nelayan terpaksa membeli solar di SPBU di wilayah Kecamatan Tlanakan.
 
Itupun stoknya selalu tidak ada sehingga nelayan setempat kesulitan melaut.
 
"Kami tetap berusaha mencari solar di SPBU meski antre demi bisa melaut," ucapnya. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menjelaskan, biosolar termasuk BBM bersubsidi.
 
"Di mana penyalurannya melalui Pertamina Patra Niaga sesuai dengan kuota yang ditugaskan oleh Pemerintah," katanya.

Dikatakan, kuota Biosolar untuk masing-masing wilayah kabupaten atau kota bervariasi. Kuota menyesuaikan dengan usulan pengajuan dari setiap daerah dan disetujui Pemerintah Pusat melalui Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
 
"Penyaluran BBM bersubsidi termasuk Biosolar tidak boleh melebihi dari jumlah kuota yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pertamina," ucapnya.

Jadi, Pertamina tidak bisa menambah dan mengurangi kuota Biosolar untuk disalurkan kepada masyarakat. "Kami tidak mengurangi dan menambah kuota Solar. Kami tetap menyesuaikan sengan kuota penugasan pemerintah. Karena berkaitan dengan beban subsidi yang ditanggung negara," imbuhnya.

 
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunMadura.com