KNPI Jatim Sorot Lambannya Penanganan Dugaan Pemerasan Mucikari Sumenep: Kapolres Harus Turun Tangan

Ringkasan Berita:

• KNPI Jawa Timur menyoroti dan mengkritik lambatnya penanganan kasus dugaan pemerasan mucikari yang menyeret Ketua DPRD Sumenep
• Wakil Ketua Bidang Hukum KNPI Jatim, Nur Faisal, mendesak Kapolres Sumenep AKBP Rivanda untuk turun tangan langsung
• KNPI menilai Polres Sumenep terlihat lemah dan tak bertaring dalam menghadapi kasus yang melibatkan pejabat publik

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Ali Hafidz Syahbana

TRIBUNMADURA.COM, SUMENEP - Penanganan dugaan kasus pemerasan mucikari yang menyeret Ketua DPRD Sumenep disorot Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Timur 

KNPI Jawa Timur menilai kasus tersebut terlalu lamban penanganannya

Wakil Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia DPD KNPI Jatim, Nur Faisal mendesak Kapolres Sumenep AKBP Rivanda untuk turun tangan langsung dan memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan berkeadilan.

"Proses penyidikan itu dalam rangka memberikan kepastian hukum."

"Maka Kapolres Sumenep harus turun dan wajib memberikan kepastian hukum pada masyarakat," tegas Nur Faisal pada TribunMadura, Jumat (31/10/2025).

Polisi Dinilai Lemah

Menurutnya, dalam perkara ini Polres Sumenep terlihat lemah dan tak bertaring.

Ia menilai, aparat penegak hukum seolah kehilangan keberanian dalam menangani kasus yang melibatkan pejabat publik.

"Pandangan hukumnya jelas. Kapolres Sumenep tidak memberikan kepastian hukum," kritiknya.

Menurutnya, alasan proses hukum masih berjalan tidak bisa dijadikan dalih untuk mengulur waktu dan mengaburkan keadilan.

"Semua penanganan hukum memang butuh proses, tapi kalau terlalu lama, itu bukan kepastian hukum namanya," tegasnya kembali.

Baca juga: Demo Besar-Besaran Siap Digelar Desak Polisi Tetapkan Tersangka Dugaan Pemerasan Mucikari di Sumenep

Kepastian hukum lanjutnya, merupakan pondasi utama keadilan dan ketika hukum tumpul terhadap pejabat, rasa keadilan masyarakat ikut terkoyak.

"Proses apapun itu harus ada kepastian hukum. Karena kepastian hukum itu yang memberikan rasa keadilan. Dan keadilan tidak akan ada jika tidak ada kepastian hukum," tegas Nur Faisal.

Sebelumnya, kasus dugaan pemerasan terhadap seorang mucikari oleh Ketua DPRD Sumenep mencuat dan menjadi sorotan publik.

Mucikari tersebut mengaku dimintai uang sebesar Rp10 juta agar kasus yang menjeratnya tidak diproses hukum dan dipenjara.

Namun hingga kini, Polres Sumenep dalam hal ini Kasat Reskrim AKP Agus Rusdiyanto memilih bungkam saat dikonfirmasi berkali-kali perkembangan kasus tersebut.